Politik Dinasti Rawan Manipulasi Demokrasi

Politik dinasti di Indonesia dalam era reformasi tidak akan terlihat secara terang-terangan. Kondisi ini lebih dikemas sedemikian rupa.

2019-12-30 09:55:09

"Membangun politik dinasti? Tidak ada sama sekali," ucap Siti Nur Azizah menampik istilah memanfaatkan jabatan Ma'ruf Amin sebagai ayah sekaligus wakil presiden. Bagi Azizah niat maju dalam Pilkada Tangerang Selatan merupakan panggilan jiwa dengan dorongan orang sekitar.

Usaha menjadi calon wali kota masih dalam tahap penjajakan politik. Abah, sapaan kepada Ma'ruf Amin, diakuinya tidak pernah ikut campur. Justru sempat kaget mendengar rencananya mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil demi maju Pilkada Serentak 2020.

Sudah sejak selesai Pilpres 2019 dirinya memantapkan niat. Baru pada November lalu, Azizah resmi mengundurkan diri sebagai Kepala Bina Masyarakat islam Kementerian Agama. Langkah itu diambil agar tidak ada cap negatif ke depan. "Padahal kalau cuti pun bisa," ujarnya.

Siti Nur Azizah, bakal calon wali kota Tangsel dan putri Wapres Ma'ruf Amin ©2019 Merdeka.com

Menyandang status anak wakil presiden, Azizah semakin sering keliling bertemu masyarakat. Sehari lebih kurang 2-3 titik. Dia menyebut dengan istilah 'Ngampung'. Karena selama ini dia melihat banyak potensi bisa dikembangkan dari wilayah perkampungan di Tangerang Selatan. Walau dirinya menyadari bahwa ketimpangan masih sangat kentara di wilayah tersebut.

Azizah merasa keinginannya untuk maju Pilkada tidak merasa ajang ajimumpung. Dia menegaskan maju sebagai wali kota hanya untuk majukan masyarakat. "Saya meyakini saya meyakini sesuatu yang saya niatkan baik dengan langkah-langkah saya yang baik ya, dan saya wujudkan untuk kemaslahatan banyak orang. Ya saya bismillah. Yakin saya," kata Azizah.

Pada Pilkada Serentak 2020, keluarga pejabat di Indonesia mulai mengincar posisi kepala daerah. Mereka berlomba-lomba ingin jadi pemimpin mengikuti jejak orang tua. Fenomena ini justru menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa ada upaya untuk membangun dinasti politik.

Politik dinasti tingkat kepala daerah memang bukan hal baru di Indonesia. Banten contohnya, pernah dipimpin Ratu Atut Chosiyah. Kemudian banyak keluarganya mulai ikut memimpin. Salah satunya adik ipar atut, yakni Airin Rachmi Diany yang kini menjabat Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode.

Meski kini Atut sedang menjalani hukuman akibat kasus korupsi alat kesehatan, keluarganya masih memimpin Banten. Anak kandung Atut, Andika Hazrumy, sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim.

Politik dinasti lainnya juga terjadi di Bangkalan, Madura. Kala itu, Fuad Amin menjabat sebagai Bupati selama dua periode. Kemudian digantikan anaknya Maknum Ibnu Fuad. Setelah anaknya menjabat sebagai Bupati, Fuad menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan hingga akhirnya ditangkap KPK karena kasus suap gas. Saking kuatnya di Bangkalan, Fuad mendapat julukan 'kanjeng'.

Di Jawa Barat ada Dedi Mulyadi. Dia yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ketika masa jabatannya habis dedi mencoba peruntungan di tingkat Gubernur Jawa Barat dan istri Dedi mengikuti pemilihan Bupati Purwakarta hingga berhasil menang dan menggantikan posisi suaminya. Sedangkan Dedi gagal di Jawa Barat dia akhirnya memilih untuk menjadi Anggota DPR.

Saat ini ada beberapa anak pejabat yang diketahui mengincar posisi kepala daerah dalam Pilkada 2020. Sebut saja Hanindhito Himawan Pramana. Anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini mengincar posisi pimpinan di Kabupaten Kediri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, memandang dinasti politik adalah saat ada upaya untuk mengisi jabatan dengan anggota keluarga lalu mengabaikan proses rekrutmen dan kaderisasi sesuai asa demokrasi di partai.

"Politik dinasti lebih cocok dilekatkan pada pengisian kekuasaan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mengesampingkan praktik-praktik yang mengutamakan kaderisasi, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan politik," kata Titi pada merdeka.com, Selasa pekan lalu.

Titi menjelaskan, ada beberapa faktor menyebabkan seseorang membentuk politik dinasti. Di antaranya kepemilikan modal tinggi di partai hingga keinginan untuk terus berkuasa. Sehingga motivasi berkuasa untuk terus berkuasa itu menjadi latar dinasti politik.

Politik dinasti di Indonesia dalam era reformasi, kata Titi, tidak akan terlihat secara terang-terangan. Kondisi ini lebih dikemas sedemikian rupa, seolah-olah melalui proses demokrasi padahal semuanya sudah sengaja disiapkan agar memanipulasi masyarakat. "Padahal demokrasi prosedural itu hanya kamuflase saja."

Jokowi Bangun Dinasti

Bukan hanya Azizah. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, juga berhasrat ikut Pilkada Solo. Terlihat begitu ngotot mengikuti jejak sang ayah ketika sukses dua periode memimpin di wilayah itu.

Gibran mengaku mendapatkan dukungan Jokowi sebagai ayah. Dukungan itu tentu tidak dilakukan secara terbuka. Apalagi sampai membantu dirinya. Bahkan pengusaha kuliner itu tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu ikut campur dalam upayanya maju di Pilkada Solo 2020.

"Bapak (Jokowi) tidak perlu turun tangan," Gibran menegaskan.

Setelah resmi bergabung pada September 2019 lalu, hanya butuh waktu sebulan dia bisa menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Membawa makanan gudeg, selama satu jam Gibran mendapat kesempatan berbincang bersama Megawati. Dalam pertemuan tertutup itu, dia sekaligus menyampaikan niatnya maju dalam Pilkada Solo meski baru sebulan mengantongi kartu anggota PDIP.

Kesempatan seperti Gibran bisa menemui ketua umum partai tentu bukan tanpa bantuan. Dengan kekuatan sebagai anak presiden, berbagai manuver dalam politik bisa dilakukan. Munculnya nama Gibran sebagai bakal calon wali kota bahkan sudah meresahkan.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy), merasa saat ini semakin banyak intervensi di Pilkada Kota Solo. Padahal pengurus di daerah sudah menentukan nama Sudah dua nama Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota dan Sekretaris DPC PDIP Solo. Pemilihan nama ini diberikan sebagai hak otonom melakukan seleksi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Pemberian ini sebagai apresiasi atas perolehan hasil Pemilu 2019 PDIP mendapatkan 62 persen.

Keluarga Jokowi bukan hanya Gibran memiliki hasrat sebagai kepala daerah. Menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution juga tengah mempersiapkan diri bertarung dalam Pemilihan Wali Kota Medan. Seperti Gibran, Bobby juga menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik.

"Kalau dibilang dinasti, bukan dinasti. Harus lihat semangatnya. Dinasti itu mungkin motivasinya, itu," kata Bobby di Medan.

Jokowi bersama Bobby dan keluarga 2019 Merdeka.com/istimewa

Presiden Jokowi enggan dituduh membangun dinasti politik setelah Gibran dan Bobby maju berniat maju Pilkada Serentak 2020. Dia menegaskan tak ikut campur terkait langkah politik keduanya. Semua dikembalikan kepada Gibran maupun Bobby dan rakyat. Sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya.

"Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi. "Sudah saya sampaikan bolak-balik. Bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya (Gibran dan Bobby)," dia menambahkan.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, menilai wajar jika anak pejabat ingin maju Pilkada Serentak 2020. Hanya saja jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang memenangkan anggota keluarga tersebut.

Melalui survei dilakukan lembaganya terkait politik dinasti pada Pilkada Solo 2020. Hasilnya 41,6 persen masyarakat Solo yakin majunya Gibran di Pilkada bentuk dari politik dinasti. Sedangkan 55,5 persen masyarakat yakin itu bukan politik dinasti.

Jika penilaian masyarakat soal majunya Gibran adalah politik dinasti lebih tinggi maka akan jadi bumerang. Namun, Rico tidak menutup kemungkinan Gibran bisa memenangkan kontestasi pemilihan Walikota Solo.

"Jangan sampai pengerahan penyalahgunaan wewenang, pengerahan instrumen pemerintahan untuk mendukung si keluarga pejabat tadi itu yang harus dilihat kalau itu yang terjadi barulah itu bermasalah," jelas Rico pada merdeka.com, Minggu kemarin.

Di samping itu, Titi menambahkan, partai politik sebagai wadah harus tetap melakukan rekrutmen dan melakukan sistem kaderisasi dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan kepala daerah yang terbaik dan mencegah politik dinasti.

"Ideologi-ideologi itu dijalankan melalui proses kaderisasi pendidikan politik dan rekrutmen politik yang demokratis ada sistem yang harus dihargai di dalam partai dan kemudian ada mekanisme di dalam kelembagaan partai yang itu juga harus kita hormati gitu," kata Titi menjelaskan.

(mdk/ang)