Sistem Data dan Teknologi Sebagai Kunci Keberhasilan Vaksinasi

Bicara data vaksinasi, ada dua kuncinya. Pertama, sinkronisasi data berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, sistem yang terintegrasi dengan bantuan kecanggihan teknologi. Sebelum bicara sistem, harus terlebih dulu membahas soal data.

2021-08-16 07:05:00

Vaksinasi massal digelar di mana-mana. Hingga pelosok nusantara. Semakin gencar dengan sistem jemput bola. Mendatangi satu per satu rumah warga. Menyasar mereka yang belum sekalipun divaksinasi. Demi mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mencapainya, minimal 181,5 juta penduduk Indonesia harus sudah divaksinasi.

Data Jumat (13/8) menunjukkan, jumlah masyarakat sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 53.212.350 orang. Sedangkan penerima vaksinasi dosis kedua baru mencapai 27.228.923. Artinya, masih butuh kerja keras agar target bisa tercapai di tahun depan.

Hampir setiap hari digelar vaksinasi. Warga berbondong-bondong hadir. Antrean panjang tak membuat menyerah. Sebagai ikhtiar bersama melawan Covid-19. Daripada sekadar berserah atau berpasrah.

Di balik gencarnya vaksinasi, prosesnya banyak disorot. Di beberapa lokasi vaksinasi, warga diminta membawa fotokopi identitas diri. Padahal, kartu fisik sudah diberikan pada petugas. Tidak cuma itu. Warga juga harus menulis di secarik kertas. Mengisi data diri. Tak jauh berbeda dengan kartu identitas kependudukan.

Proses ini diakui membuka celah terjadinya kesalahan manusia atau human error. Ada warga yang akhirnya tidak bisa mendapat vaksinasi karena kesalahan data yang menunjukkan sudah divaksinasi. Problem lain, ada warga yang sudah divaksinasi namun tidak terdata. Sehingga tidak bisa mendapat sertifikat vaksinasi. Ragam permasalahan ini terkesan sepele. Tetapi harusnya tidak lagi terjadi.

Dunia sudah melahirkan berbagai inovasi dan kecanggihan teknologi. Seharusnya bisa dimaksimalkan dalam sistem pendataan vaksinasi. Agar tidak terjadi kekeliruan data yang bisa merugikan. Inisiator Kawal Covid-19, Ainun Najib membagikan pengalamannya mengikuti vaksinasi di Singapura. Meski warga pendatang, dia tetap berhak mendapatkan vaksinasi.

Lewat aplikasi milik pemerintah setempat, appointment.vaccine.gov.sd, Ainun mendaftarkan diri untuk mendapatkan jadwal vaksin pada akhir Juli 2021. Pada aplikasi tersebut, Ainun diminta mengisi sejumlah data termasuk nomor ponsel, hingga memilih lokasi dan vaksin yang diinginkan. Tidak butuh lama, hanya beberapa detik saja. Datanya tersimpan.

"Cepat banget cuma hitungan detik atau menit prosesnya. Online form, verifikasi HP, masukkan nomor IC, booking slot bisa pilih lokasi (sekaligus juga Pfizer atau Moderna), tanggal," cerita Ainun lewat akun Twitternya. Ainun sudah mengizinkan merdeka.com mengutip unggahan tersebut.

Ainun juga sempat membagikan suasana lokasi vaksinasi tempat dia mendapatkan vaksin. Dia memilih disuntikkan vaksin Pfizer-BioNTech di kawasan Taman Jurong. Setelah mengantre, dilakukan skrining oleh petugas.

"Cepat karena paralel banyak counters. Scan barcode IC (KTP) lalu ditanya-tanya singkat riwayat alergi, immunocompromise, cancer treatments, blood thinning medication dan lainnya," katanya.

Setelah observasi 30 menit dan dipastikan baik-baik saja, Ainun pulang. Tiga pekan kemudian, dia kembali melakukan vaksinasi kedua setelah mendapatkan pesan lewat ponselnya. Dia diminta membawa sejumlah persyaratan. Tak proses yang berbeda. Dia pastikan sangat cepat. Setelah mendapatkan dua kali dosis vaksin, pada aplikasinya juga memberikan keterangan serupa.

Dua pekan setelah vaksin dosis kedua, Ainun mendapatkan laporan pada aplikasinya. Dia dinyatakan telah resmi mendapatkan dua kali dosis vaksinasi Covid. Menurutnya, pemberitahuan status sudah tervaksin itu sangat penting agar dirinya bisa melakukan berbagai aktivitas. Termasuk saat salat di masjid atau makan di luar.

"Alhamdulillah akhirnya bisa booking Salat Jumat di masjid dekat rumah. Status sudah fully vaccinated jadi bisa Jumatan di masjid ini," ungkapnya.

Memang, tidak bisa serta merta membandingkan kecanggihan teknologi satu negara dengan negara lainnya. Tetapi paling tidak, Singapura bisa menjadi gambaran buat Indonesia. Agar proses pendaftaran hingga vaksinasi berlangsung mudah tanpa banyak prosedur yang membuka celah kesalahan sistem data.

Bicara data vaksinasi, ada dua kuncinya. Pertama, sinkronisasi data berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, sistem yang terintegrasi dengan bantuan kecanggihan teknologi. Sebelum bicara sistem, harus terlebih dulu membahas soal data.

Pakar IT Pratama Dahlian menyarankan belajar dari Estonia dalam proses pendataan dan sistem yang dijalankan. Di negara tersebut, data tunggal yang dimiliki warga digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi. Mulai dari perbankan, imigrasi hingga urusan Pemilu.

"Kita harus mengacu ke Estonia, contoh terbaik. Di kita wujud fisik e-KTP masih kurang memiliki fungsi seutuhnya, namun ini juga sudah dipikirkan pemerintah, tinggal kita kawal bagaimana perwujudannya di masa depan," jelas Dahlian.

Bukan tidak mungkin Indonesia seperti Estonia. Namun ada kendala dalam integrasi data. Bukan masalah teknologi yang digunakan dalam sistem. Namun masalah ego sektoral dan wewenang. Dia mencontohkan e-KTP menjadi kewenangan Kemendagri. Namun bila akan memasukkan fungsi lainnya seperti pemilu, kewenangan dengan KPU. Jika berkaitan dengan SIM berarti dengan Kepolisian. Lalu fungsi perbankan, berarti dengan BI serta OJK juga bank-bank yang ada.

"Integrasi teknis itu mudah, bisa diselesaikan dengan pendekatan SDM, infrastruktur dan teknologi. Persoalan lintas lembaga inilah yang memang sangat sulit," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menyoroti belum maksimalnya penggunaan data tunggal alias single identity. Integrasi sistem penyedia jasa layanan publik dengan sistem data kependudukan di Dukcapil Kemendagri belum diterapkan. Jika integrasi ini dilaksanakan, maka cukup dengan melakukan input NIK atau dengan sidik jari atau dengan memindai retina mata atau wajah, maka data kependudukan seseorang sudah langsung bisa muncul di dalam sistem.

"Ego sektoral itu fakta. Contoh nyata ya tidak digunakannya data kependudukan Dukcapil oleh para pengola sistem PeduliLindungi. Ego sektoral itu penyakit penyelenggara pemerintah dengan model birokrasi," ujar Luqman Hakim.

Dalam percepatan vaksinasi skala nasional, seharusnya warga bisa mendapatkan di wilayah manapun. Tak harus sesuai domisili. Cukup berbekal NIK. Data seluruh rakyat Indonesia sudah ada di Dukcapil. Sekitar 98,5 persen data penduduk sudah ada di Dukcapil Kemendagri. Sehingga cukup dengan menunjukkan NIK dalam proses pengecekan, seharusnya lebih mudah. Petugas bisa melakukan pengecekan data, termasuk wajah penerima vaksinasi.

"NIK digunakan sebagai alat integrasi dalam semua keperluan. NIK adalah problem paling mendasar dalam administrasi kependudukan. Dalam sistem administrasi kependudukan kita nama banyak yang sama, tapi NIK itu tunggal," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah diskusi beberapa hari lalu.

Beralih soal sistem pendataan. Diakui, di awal vaksinasi, data yang digunakan belum sinkron dan terintegrasi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Namun, perlahan mulai diperbaiki. Antarlembaga sudah membentuk satgas untuk menyempurnakan pendataan dan sistem. Setelah terintegrasi, ketika salah memasukkan NIK ternotifikasi 'NIK anda salah'. Begitu pula jika salah memasukkan data pribadi lainnya.

Janji Lebih Baik Setelah Terintegrasi

Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, saat ini sudah tidak dilakukan pendaftaran oleh petugas di lokasi vaksinasi. Masyarakat mengisi secara pribadi data mereka di platform elektronik yang terhubung langsung ke layanan. Ada dua sistem digital yakni Pcare dan aplikasi Peduli Lindungi. Melalui aplikasi ini, ketepatan data bisa dicek.

"Karena kan ini kalau salah nanti akan sulit. Karena ini terhubung dengan berbagai aplikasi lain seperti ehac, peduli lindungi, dan lainnya," katanya.

Ketua Tim Satu Data Vaksinasi Covid-19, Joddy Hernady menambahkan perbaikan sistem ini dilakukan untuk menutup celah kesalahan input data dari petugas vaksinasi. Calon penerima vaksin mendaftarkan diri melalui aplikasi. Jika nama dan NIK tidak cocok, pasti ditolak. Setelah pendaftaran melalui aplikasi berhasil, warga tinggal datang ke lokasi yang ditentukan.

"Tunjukkan KTP nanti nomor KTP dicek, diketik. Kalau di sistem istilahnya 'panggil' ada tidak nomor KTP ini. Pasti ada di sistem kalau sudah daftar,” kata Joddy saat dihubungi terpisah.

Dia mengklaim, data juga sudah terkoneksi dengan Dukcapil Kemendagri. "Istilahnya pintu depan pintu belakang sudah terkoneksi dengan Dukcapil."

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi menambahkan, penambahan fitur pendaftaran atau pendataan vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi sangat membantu meminimalisir kesalahan input data oleh petugas. Masyarakat yang mengisi datanya secara mandiri dipastikan lebih jeli saat melakukan pengisian data termasuk NIK. Data yang sudah terkoneksi dengan Dukcapil akan sangat membantu kerja proses vaksinasi dari berbagai kendala administrasi.

"Para peserta vaksinasi ke depannya diimbau untuk dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui fitur tersebut dan memeriksa kembali data-data yang dimasukkan agar proses vaksinasi tidak terkendala," kata Dedy.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyambut baik sinkronisasi data dalam proses vaksinasi. Diharapkan yang menjadi kendala terutama terkait administrasi selama proses vaksinasi bisa diminimalisir. Termasuk, kasus-kasus yang belakangan terjadi akibat kesalahan dalam pendataan.

"Kita sekarang sedang melakukan pendataan semuanya. Ini pekerjaan besar sekali 208 juta kalau dua dosis nanti 416 juta. Ini lebih besar dari Pileg Pilpres. Ini besar sekali," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

Pakar Informasi dan Teknologi dari Universitas Mercu Buana, Rushendra Rustam melihat, pada dasarnya sistem KTP elektronik yang diterapkan pemerintah sudah sangat baik jika sistemnya terintegrasi. Tidak kalah penting, sistem dan teknologi berkaitan dengan faktor keamanan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan.

"Karena dengan data 260 juta penduduk, dibutuhkan infrastruktur dan teknologi yang tinggi juga."

Pemerintah memang masih memiliki waktu relatif panjang terkait vaksinasi. Lebih kurang delapan bulan. Andai kata permasalahan terkait hal-hal administratif dapat diminimalisir dengan baik. Juga proses edukasi warga berjalan lancar. Hajat vaksinasi akan diburu masyakarat. Dengan begitu, target di April 2022 bisa tercapai.

Tim Penulis: Ronald, Wilfridus Setu Embu, Lia Harahap, Henny Rachma Sari

Baca juga:
Problematika Sistem Data Vaksinasi Covid-19
Menkes Minta 70 Persen Warga Tangsel Harus Divaksinasi Covid-19
Warga Gagal Vaksinasi Karena NIK, DPR Minta Pemerintah Integrasi Sistem Pendataan
Bolehkah Vaksin Dosis Kedua Dilakukan Walau Sudah Terlambat?
Ekspresi Jerinx SID Saat Disuntik Vaksin Covid-19
Ditelpon Jokowi, Gubernur Riau Langsung Minta Tambahan Vaksin

(mdk/noe)