Ujian Panjang Lelang Jabatan

Ada beberapa alasan ratusan rekan sejawatnya tidak ikut lanjut lelang jabatan. Salah satunya adalah memasuki masa pensiun.

2021-05-20 12:25:59

PNS DKI Jakarta

Satu demi satu tahapan ujian lelang jabatan dilalui. Dari 900 aparatur sipil negara (ASN) eselon III di Pemprov DKI Jakarta, pada tahapan seleksi awal total 498 orang lolos kriteria. Mulai dari administrasi hingga syarat lainnya. Di tahapan lanjutan, hampir setengahnya memutuskan tidak lanjut. Kesempatan naik eselon II pun disia-siakan.

Total hanya 259 ASN melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Bagi mereka yang melanjutkan artinya juga selamat dari kemarahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya tidak ikut dimarahi. Karena ikut lelang jabatan," ujar Camat Tebet Dyan Airlangga kepada merdeka.com, Selasa lalu.

Orang lain juga bertanya?

Dyan merasa lelang jabatan merupakan kesempatan meniti karir sebagai abdi negara. Apalagi tertuang dalam aturan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 43 Tahun 2021. Adapun alasan rekan sejawat lainnya tidak ikut, dia mengaku tidak tahu alasannya. Justru kini dia tengah fokus menjalani tes wawancara dengan panitia seleksi yang berlangsung 17-20 Mei.

Pengumuman lelang jabatan dimulai sejak 14-28 April. Adapun pendaftaran dibuka pada 15-29 April, sekaligus seleksi administrasi. Kemudian para ASN diumumkan lolos seleksi awal pada 4 Mei. Pada 24-28 Mei, mereka akan langsung wawancara dengan Gubernur Anies. Kemudian hasil pengumuman dilakukan pada 4 Juni.

"Semuanya ini ada mekanismenya setelah tes pertama, tes kedua, wawancara dan sebagainya, tes terakhir pansel lalu dengan pak gubernur langsung. Setelah pak gubernur wawancara barulah keluar itu siapa yang berhak isi pos-pos yang kosong itu, ada tahapannya," kata Camat Pasar Minggu Arif Wibowo yang juga ikut dalam lelang jabatan ini.

Sebanyak 17 posisi eselon II dibuka dalam lelang jabatan tahun ini. Di antaranya Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kemudian selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda, Kepala Biro Pemerintahan Setda, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah, Wakil Kepala Dinas Kesehatan. Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, dan terakhir Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Atas ratusan ASN tidak ikut lelang jabatan, Anies Baswedan pun geram. Dia mengumpulkan para ASN di halaman Balai Kota. Salah satu camat yang tidak ikut tes mengaku dirinya mempunyai alasan tersendiri.

Camat Taman Sari Risan Mustar mengaku Anies menegur seluruh ASN yang tidak mau ikut. Menurutnya, kala pembukaan tes itu dirinya tengah fokus untuk melayani masyarakat di wilayahnya. Apalagi saat ini bangsa Indonesia tengah berperang melawan Covid 19. Sehingga ia tak mengikuti tes tersebut.

Bahkan saat itu pun warganya tengah mendapat bencana kebakaran. Sehingga ia enggan meninggalkan warganya demi sebuah pangkat. "Kita itu kan segera dan di wilayah agak sulit konsentrasinya ke wilayaha dulu. Banyak pejabat datang, malam-malam juga datang jadi enggak konsentrasi, kami juga tiap hari membersihkan sampah, itu pribadi saya," ujar Risan Mustar saat dihubungi merdeka.com.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Maria Qibtya mengatakan, dari peserta yang lolos seleksi ada beberapa peserta yang melaporkan ke atasan tidak dapat mendaftar dengan alasan tertentu. Jika demikian, hal tersebut dapat ditolerir karena adanya keterangan atau alasan tidak dapat mendaftar.

Oleh karena itu, Maria menambahkan, tim seleksi lelang jabatan masih merumuskan sanksi bagi ASN yang tidak mendaftar seleksi jabatan eselon II tanpa adanya pemberitahuan.

"Kalau sanksi, tim sedang merumuskan yah karena mau dilihat ini jenis pelanggaran apa, misalnya ini sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran disiplin apa yang dilanggar, karena hal ini seperti ini baru pertama kali," tegasnya.

Kendati terdapat ASN tidak mendaftar meski sudah lolos seleksi administrasi, Maria menegaskan proses lelang jabatan dengan 259 peserta tetap dilanjutkan.

Sementara itu, Arif menyebut ada beberapa alasan ratusan rekan sejawatnya tidak ikut lanjut lelang jabatan. Salah satunya adalah memasuki masa pensiun. Sehingga para calon meskipun dinyatakan lulus dan masuk dalam persyaratan tentunya tidak akan ikut.

"Misalnya pensiunnya tahun depan, kalau dua tahun mungkin masih bisa ya. Tapi kalau setahun lagi by sistem akan tertolak. Tapi alasan lainnya saya kurang tau. Alasan lainnya saya kurang tau, kalau saya golongannya bisa saya ikut daftar saja, itu peluang kan dengan kepangkatan itu," kata Arif.

Menurut dia, tidak ada seorang pejabat yang akan menetap selamanya di suatu pos. Sebab sistem mengatakan demikian. Meskipun tidak ada keterangan tertulis bila seorang akan menetap selamanya di pos tersebut.

Bila seseorang ASN tidak ingin naik jabatan, kata Arif, patut dicurigai. "Mohon maaf, mau sampai pensiun kan enggak bisa di situ, justru patut dicurigai kenapa tuh orang tetap di tempat itu. Kalau di eselon yang sama putar-putar wajar, kalau enggak pasti dicurigai," katanya.

Merasa Posisinya Nyaman

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono menyebut, ratusan para calon yang enggak ikut diduga karena telah nyaman di posisi saat ini. Apalagi gaji ASN Di DKI lebih besar di banding wilayah lain. Meskipun gaji besar, tentu ada tanggung jawab lebih berat juga yang mereka harus jalani.

Dengan kondisi tersebut, kata Mujiono, seharusnya peluang ini menjadi kesempatan. Sebab rotasi maupun kenaikan pangkat harus dilakukan ASN agar tidak bermain-main dengan anggaran. Meskipun harus diakui banyak di antara mereka enggan pindah karena telah merasa nyaman. Sehingga motivasi ingin berkarya lebih baik lagi tidak muncul.

"Karena itulah makanya mereka enggak mengejar jabatan dengan kondisi sekarang sudah cukup kurang lebih. Ini yang harus digenjot menjadi tugas dan tanggung jawab pak gubernur dan jajarannya teknis nya mungkin BKD, asisten pemerintah inspektorat harus kawal itu dan menjadikan mereka dedikasi yang tinggi," kata Mujiono.

Merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), maka besaran TKD yang diterima pejabat yang menduduki posisi yang sedang dilelang berada di kisaran Rp 51 juta hingga Rp 63 juta. Tentu besaran TKD pejabat kepala dinas berbeda-beda menurut instansi penempatannya. Belum termasuk dengan besaran gaji golongan IV sesuai PP Nomor 15 Tahun 2019. Juga belum termasuk tunjangan lain yang diterima ASN.

Adapun besaran TKD yang diterima Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebesar Rp 63.900.000, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp 55.170.000), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar (Rp 55.170.000), Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar (Rp 55.170.000), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar (Rp 55.170.000), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Rp 60.480.000).

Selanjutnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Rp 51.570.000), Kepala Biro Pemerintahan (Rp 55.170.000), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rp 55.170.000), Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Rp 55.170.000), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Rp 63.450.000), Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Rp 55.170.000), Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Rp 51.570.000), Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Rp 51.570.000), Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Rp 51.570.000), Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur (Rp 51.120.000), dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara: Rp 51.120.000.

Sikap ASN DKI yang tidak ikut lelang jabatan menimbulkan tanda tanya di benak berbagai pihak. Plt. Direktur KPPOD Arman Suparman menilainya sebagai fenomena yang aneh. Mengingat ada sejumlah keuntungan yang menunggu siapa saja yang mendudukinya. Salah satunya terkait dengan target karier. Jabatan-jabatan yang dilelang tersebut merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tingkat Provinsi yang seharusnya diidamkan ASN.

"Kalau kita lihat dari sisi gaji dan tunjangan kan fantastis dibandingkan beberapa daerah lain. Dari sisi itu itu saja ini sesuatu yang aneh," ujar Arman kepada Merdeka.com.

Karena itu, dia berpandangan bahwa sikap ASN yang ogah mengikuti lelang jabatan seharusnya dimaknai oleh duet pemimpin DKI sebagai bahan untuk mengevaluasi dan berintrospeksi. Tentu dengan tujuan agar dapat ditemukan akar masalahnya. Untuk kemudian dicari jalan keluarnya.

(mdk/ang)

Ada Wacana Gaji Pegawai Dipotong Lagi untuk Iuran Pensiunan Tambahan, Pekerja: Kan Sudah Ada JHT

Saat ini pekerja sudah membayar iuran pensiun yang juga dikelola pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Dana Pensiun 2 bulan yang lalu

UU Desa Baru: Kades Dapat Uang Pensiun dan Tunjangan BPJS

Masa jabatan Kades juga diperpanjang hingga bisa menjabat 16 tahun

UU Desa 6 bulan yang lalu

UNJ Blak-Blakan Awal Mula 93 Mahasiswa Magang Bisa Jadi Korban TPPO ke Jerman

UNJ buka-bukaan awal mula 93 mahasiswa UNJ menjadi korban TPPO ke Jerman.

TPPO 8 bulan yang lalu