Wacana ERP untuk Macet Jakarta Bikin Geregetan

Masalah Klasik Jakarta

Permasalahan Pierre banyak dialami warga pinggiran Jakarta. Transportasi umum yang nyaman dan memadai masih jauh dari harapan. Pilihan menggunakan kendaraan pribadi seolah tak bisa ditawar. Meski setiap saat, harus elus dada menghadapi macet Jakarta.

Kemacetan menjadi salah satu masalah yang terus mendera Jakarta. Klasik, tapi terus mengusik. Kepadatan jalanan tak lepas dari terus bertambahnya pengguna mobil dan motor di ruas jalan Ibu Kota. Sayangnya, ruas jalan Jakarta tak ikut bertambah.

Alhasil, macet terus meluas. Bahkan kian menggila. Jarak antar kendaraan hampir tak berjeda. Apalagi ketika jam sibuk, nyaris tanpa ruang. Tidak hanya di jalan utama. Di area padat permukiman warga, pemandangan juga tak jauh berbeda.

Sebenarnya, angka kemacetan Jakata sempat menurun dratis dua tahun berturut-turut. Hasil pemantauan TomTom Traffic Index, waktu perjalanan di Jakarta berada di angka 36 persen pada 2020 lalu. Bahkan setahun setelahnya, tepat di 2021, rata-rata waktu perjalanan di Jakarta lebih lancar yakni 34 persen.

Hal membanggakan sebenarnya. Apalagi jika dibandingkan tahun 2019 lalu. Saat itu, waktu perjalanan di Jakarta sangat memprihatinkan di angka 53 persen.

Dalam penjelasan di situsnya, Tom Tom Traffic Index mendapatkan data kemacetan dari perhitungan data GPS anonim yang dikumpulkan melalui perangkat navigasi terhadap sistem navigasi di dalam mobil dan smartphone.

Sebelum menentukan persentase tingkat kemacetan, TomTom lebih dulu membuat analisis data rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kondisi normal alias tanpa macet di berbagai ruas jalan di Jakarta. Angka itu yang menjadi patokan. Waktu rata-rata itu diambil dari setiap kendaraan di seluruh jaringan sepanjang hari.

Angka persentase yang kemudian dihasilkan, merupakan selisih tambahan waktu tempuh yang dihabiskan pengendara dibandingkan dengan data dalam kondisi normal yang telah dihitung sebelumnya.

Misalnya DKI Jakarta pada tahun 2020 tingkat kemacetan lalu lintasnya mencapai 36 persen. Itu berarti, waktu perjalanan tambahan adalah 36 persen lebih lama dari perjalanan dalam kondisi tanpa kemacetan.

Sayangnya, penurunan signifikan di 2020 dan 2021 tak bisa dijadikan patokan. Karena saat itu, pandemi melanda seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Jakarta. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus membuat aktivitas di Jakarta terhenti seketika.

Mayoritas perkantoran dan sekolah dialihkan dengan sistem daring. Tentu hal itu membuat penggunaan kendaraan baik mobil dan sepeda motor di Jakarta menurun dratis.

Dua tahun berlalu. Pandemi mulai bisa dikendalikan. Tetapi tidak dengan kemacetan. Setelah aktivitas kembali normal, macet kembali menghantui jalanan Jakarta.

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kemacetan di Jakarta saat ini diperkirakan sudah mencapai 50 persen. Hampir mendekati angka kemacetan di tahun 2017 mencapai 61 persen. Kemacetan signifikan itu terjadi karena pergerakan kendaraan di Jakarta mencapai 22,4 juta unit per harinya dengan panjang 7.800 kilometer.

"Tentunya kalau sudah di angka 50% sudah sangat mengkhawatirkan. Berarti Jakarta itu sudah tidak nyaman," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, saat rapat bersama DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Jakarta akan kembali ke posisi lima besar kota termacet di dunia seperti pada 2017 lalu. Dua tahun sepanjang pandemi, Jakarta berhasil menempati posisi 46 kota yang lalu lintasnya sangat macet.

"Khusus di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 9, kami ini menerima air bah, air bah masuk yang ke kota Jakarta. Sehingga kalau namanya air bah, ya tinggal selamat atau tidak," kata Latif.

Ganti Gubernur, ERP cuma Wacana

Bukan tanpa upaya mengatasi macet Jakarta. Tapi faktanya, silih berganti gubernur menjabat. Banyak program, tapi kemacetan tak juga berkurang.

Upaya memperbaiki angkutan publik dilakukan. Harapannya, angkutan ramah, aman dan nyaman akan membuat warga meninggalkan kendaraan pribadi di rumah. Tetapi dalam kenyataannya, itu tak mudah. Ketersediaan angkutan publik tak sebanding dengan kebutuhan warga yang harus dilayani. Banyak hal membuat warga masih enggan meninggalkan kendaraan pribadi.

"Gue kadang malas naik Transjakarta karena penuh banget. Sudah gitu buat next busnya kudu nunggu lama. Parah kalau mau balik, terutama di Harmoni. Wassalam," keluh Carissa.

Itu sebabnya, dia memilih menggunakan ojek online untuk beraktivitas dari rumahnya di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan ke daerah Jakarta.

Selain terus memaksimalkan angkutan publik. Pemprov DKI Jakarta juga pernah membatasi kendaraan dengan sistem 3 in 1 di ruas jalan tertentu. Sistem ini mengatur hanya mobil berpenumpang minimal tiga orang boleh melintas di jalan yang telah ditentukan. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya dihentikan. Selain tak mengurangi keinginan orang membawa kendaraan pribadi, 3 in 1 malah menimbulkan masalah baru. Muncul warga yang menawarkan dirinya sebagai joki 3 in 1.

Sebagai gantinya, pembatasan kendaraan dibuat dengan sistem ganjil genap. Sistem ini berarti kendaraan berpelat nomor ganjil hanya boleh melintas di tanggal ganjil, begitu juga sebaliknya. Kala itu, Pemprov DKI berharap sistem ganjil genap akan menjadi transisi sebelum diterapkannya sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di ruas jalanan Jakarta.

Sistem ERP diyakini cukup signifikan mengurangi macet Jakarta. Sebab, warga pemilik kendaraan pribadi dipaksa membayar pajak saat melalui ruas jalan diterapkan ERP. Meski dianggap signifikan, hingga kini hanya ganjil genap yang terus dipertahankan. Sementara rencana jalan berbayar ERP tak kunjung ada kemajuan.

Jalan Panjang Pembahasan ERP

Dalam catatan merdeka.com, usulan jalan berbayar di Jakarta sudah mencuat sejak Gubernur Sutiyoso dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Tetapi enam gubernur sudah berganti, ERP masih saja digodok.

Di era gubernur Fauzi Bowo, rencana DKI menerapkan ERP sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Aturan itu bukti pemerintah pusat juga mendukung penerapan ERP di Jakarta. Tetapi dukungan pemerintah pusat tidak membuat rencana penerapan ERP berjalan mulus. Malah menguap begitu saja.

Kelanjutan ERP sempat mendapatkan titik terang ketika Jakarta dipimpin Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Kala itu, dia memutuskan melakukan uji coba ERP yang telah lama diwacanakan.

Juli 2014, ERP diuji coba untuk pertama kalinya di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Sebanyak 50 mobil diberikan alat on board unit (OBU) gratis untuk uji coba. Belum lagi hasil uji coba dipaparkan pada publik, sistem itu tak lagi dilanjut. Keputusan Jokowi maju di Pilpres 2014 membuat nasib ERP kian tak pasti.

Delapan tahun berlalu, wacana jalan berbayar di Jakarta kian buyar. Tak ada tanda-tanda akan terus dilanjutkan bahkan sekadar dibahas.

Padahal, Kepala Dinas Perhubungan DKI era Gubernur Jokowi, Muhammad Akbar, menilai penerapan ERP sangat signifikan mengurangi macet Jakarta. Jalan berbayar membuat warga berpikir dua kali membawa kendaraan pribadi.

"Saya berkeyakinan ERP bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Seperti di semua kota di dunia, demikian juga Jakarta, pasti memiliki problem keterbatasan ruang jalan, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari," kata Akbar kepada merdeka.com.

Dia menjelaskan, kendala kala itu sehingga ERP yang telah diuji coba tak dilanjutkan lagi. Di tahun 2014, kondisi transportasi umum di Jakarta belum semaju sekarang.

"Tahun 2014 itu pemerintah belum percaya diri dengan keandalan angkutan umumnya, saat itu baru ada 12 koridor Transjakarta dengan jumlah armada bus yang masih pas-pasan. sekarang Jakarta sudah siap menjalankan ERP," ujarnya yakin.

Pertengahan Januari 2023, wacana jalan berbayar di Jakarta kembali muncul seiring dibahasnya Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Perda ini akan menjadi payung hukum agar ERP bisa segera diterapkan.

Sejumlah poin terkait ERP sudah diatur dalam raperda. Di antaranya, 25 ruas jalan diberlakukan ERP, jenis kendaraan dikenakan pajak ERP, jam operasional ERP hingga besaran tarif.

Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo, belum mau banyak bicara kelanjutan soal rencana pemberlakuan ERP di Jakarta. Pembahasan Raperda PL2SE masih terus dilakukan Pemprov DKI bersama DPRD DKI dengan melibatkan ahli. Hanya saja, dia mengamini kemacetan Jakarta kian parah.

Perbandingan saat ini, katanya, pertumbuhan kendaraan bermotor di atas 10 persen, sementara pertumbuhan badan jalan ibu kota hanya 0,01 persen.

"Maka kemacetan itu tidak akan bisa kita hindari," katanya.

Setelah dilakukan berbagai cara, penerapan sistem ERP bisa jadi sebagai langkah pamungkas. Syafrin mengungkapkan, berdasarkan kajian seorang pakar transportasi asal Singapura, kondisi angkutan umum di Jakarta pada tahun 2010, sebenarnya sudah lebih baik dari Singapura saat pertama kali menerapkan ERP tahun 1975.

Artinya, tegas Syafrin, tidak ada lagi alasan menunda ERP bila alasannya angkutan umum yang tersedia belum memadai.

ERP Kebijakan Tak Populer

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, memahami jalan berbayar elektronik adalah kebijakan yang tidak populer meski bisa jadi cara efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Lebih luas lagi, ERP diharapkan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Selain itu, dampak untuk lingkungan, ERP akan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor.

"Sehingga hanya gubernur yang tidak peduli pada popularitas saja yang berani melaksanakannya, atau kalau nanti ada undang-undang yang mewajibkan gubernur untuk melaksanakan itu," kata Djoko dalam rilis yang diterima merdeka.com.

Diakuinya, tidak banyak kota yang menerapkan ERP, karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat. Negara yang berhasil menerapkan ERP adalah Singapura, namun Djoko menyebut, keberhasilan itu tidak terlepas pemerintah yang sangat kuat dan semi otoriter.

"Sehingga diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik," katanya.

Agar masyarakat tak kaget, Djoko menyarankan agar sistem ERP dilakukan bertahap. Tidak langsung di semua ruas jalan yang ditargetkan menjadi lokasi penerapan ERP.

"Untuk tarif, sebaiknya DKI Jakarta juga mematangkan kisaran tarif dan perhitungan tarif," jelasnya.

Djoko menambahkan, agar rencana ini tak lagi berakhir hanya sebagai wacana, Pemprov DKI dan pemerintah pusat disarankan duduk bersama membahas lebih intensif rencana ini. Termasuk memikirkan langkah apa yang kira-kira bisa ditawarkan untuk masyarakat sebagai timbal balik atas pemberlakuan ERP.

"Sebagai pemanis, untuk mengurangi resistensi masyarakat dan menambah animo penggunaan public transportation, bisa dioperasikan bus low deck gratis di ruas ERP yang pernah dijalankan ketika masa sepeda motor tidak boleh melewati Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat. Bisa juga disediakan kantong parkir dengan tarif flat di seputaran sebelum masuk kawasan ERP. Sumber dananya dari hasil ERP," saran Djoko.

Dengan begitu, katanya, ada hasil konkret yang dirasakan masyarakat dari retribusi ERP. "Masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya, alih-alih merasa 'dipalak' oleh pemerintah," kata Djoko.