Wapres Ma'ruf Amin: Strategi Kendalikan Corona Agar Kurva Turun

Wapres menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani Pandemi Corona di Indonesia. Semua dalam satu gerak langkah bersama. Secara konsep, semua diyakini sudah tepat.

2020-05-13 03:24:00

Presiden Joko Widodo memimpin langsung penanganan penanggulangan wabah virus Corona atau Covid-19. Hampir setiap hari Presiden Jokowi menggelar rapat dengan berbagai pihak. Untuk memastikan penanganan dari sisi kesehatan, aktivitas sosial, hingga bantuan sosial dan jaring pengaman untuk rakyat, terlaksana dengan baik.

"Dalam hal-hal yang strategis itu dibicarakan dan diputuskan dalam sidang kabinet," ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam wawancara khusus dengan merdeka.com melalui video conference, kemarin.

Wapres menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani Pandemi Corona di Indonesia. Semua dalam satu gerak langkah bersama. Secara konsep, semua diyakini sudah tepat. Hanya saja, terkadang kendala di lapangan membuat konsep yang baik tidak berjalan sesuai harapan. Contohnya dalam pemberian bantuan sosial di beberapa daerah yang menimbulkan polemik.

"Sekarang yang jadi masalah di lapangannya. Sasarannya. Maka perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah."

Dalam program Meet the Journalist, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menceritakan banyak hal kepada jurnalis merdeka.com Muhammad Hasits dan Harwanto Bimo. Berikut petikan wawancara khususnya.

Bagaimana Bapak Wapres melaksanakan tugas di tengah Pandemi?

Saya kira di dalam menangani pandemi ini tidak ada soal pembagian tugas. Ini soal satu kesatuan. Jadi penanganannya dipimpin langsung oleh presiden, operasionalnya dilakukan oleh gugus tugas dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. Dalam hal-hal yang strategis itu dibicarakan dan diputuskan dalam sidang kabinet. Sehingga langkah - langkah yang akan diambil sebagai satu tindak lanjut daripada putusan - putusan sidang kabinet, di mana presiden dan wakil dan para menko dan menteri menyampaikan pendapat - pendapatnya untuk menjadi keputusan. Selain itu kemudian secara operasional dilakukan oleh gugus tugas. Saya kira itu pola kerja dalam menangani covid-19 ini.

Semua dilakukan secara virtual terus ya pak?

Iya

Pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menanggulangi Corona, sejauh ini apakah sudah efektif dan apa yang harus ditingkatkan?

Ada beberapa langkah. Pertama dari aspek kesehatan coronanya itu sendiri. Kedua soal dampak sosialnya banyak yang PHK, warung tidak buka sehingga ada penambahan miskin baru karena corona. Ketiga adalah yang terdampak sektor ekonomi terutama kecil UMKM karena itu ada stimulus yang diberikan.

Untuk menangani covidnya sendiri ada 3 langkah yang dilakukan. Pertama, melakukan tes masif yang terus dilakukan agar memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Dan itu dilakukan dengan melakukan tes di mana - mana dengan melengkapi alatnya. Targetnya satu hari 10.000 tes. Menurut laporan sekarang sudah sampai 5.000 terkadang 9.000. Artinya sudah mau sampai kepada target yang diinginkan.

Kedua, layanan kesehatannya, isolasi, pengobatannya. Ini juga menuju kesempurnaan dan hasilnya juga sudah ada. Pertama yang sembuh makin banyak yang meninggal makin sedikit. Itu berarti efektifitasnya ada. Sehingga makin hari yang sembuh makin banyak dan yang meninggal makin sedikit. Itu sudah kelihatan dari angka - angka yang kita ikuti.

Ketiga, pembatasan melalui PSBB. Dari daerah - daerah yang sudah dilakukan, khususnya Jakarta dan sekitarnya memang masih harus ditingkatkan tapi sudah ada dampak - dampak yang bisa dilihat yaitu ada penurunan (kasus) daerah - daerah yang menerapkan PSBB secara baik. Tapi memang masih ada kenaikan - kenaikan di berbagai daerah. Itu ternyata terjadi karena transmisi lokal. Jadi dari orang yang sudah terjangkit di daerah itu. Dan ini yang masih belum terkendali transmisi lokal itu.

Oleh karena itu, maka sekarang selain memperbesar jumlah tes masif, memperbaiki isolasi kesehatan bahkan kita juga sekarang mencari vaksinnya supaya bisa makin mempercepat lagi. Kemudian penerapan PSBB terutama di dalam mengatasi supaya daerah - daerah ini bisa mengendalikan penyebaran itu. Terutama dari transmisi lokal itu menyangkut covidnya sendiri.

Kemudian bansosnya ada dari Kemenkes, Dana Desa itu dari pusat. Dari provinsi ada bansos provinsi. Kemudian ada kabupaten kota. Dan itu yang masih masalah sekarang itu tepat sasaran. Bagaimana bansos ini tepat sasaran, karena memang ada mana bagian pusat, mana bagian provinsi, dan mana bagian daripada kabupaten kota.

Kalau ini sudah tercatat bagus sebenarnya bansos ini sudah bisa meringankan. Nah mengenai stimulus itu ada relaksasi - relaksasi ada pembebasan bunga dan lain - lain. Kemudian kita juga ingin mereka itu (UMKM) tidak mati. Ketika pemulihan nanti mereka tidak terlalu sulit dan dijaga.

Kebijakan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan miskin ini sudah tepat atau ada yang perlu diperkuat?

Secara konsep sebenarnya sudah tepat. Penanganan dampak itu ada tiga sebenarnya. Pertama itu kartu prakerja yang dilakukan sekitar jumlahnya Rp5,6 Triliun untuk 20.000 orang. Kedua bansos seperti BLT. Ketiga ada padat karya yaitu pekerjaan - pekerjaan di daerah dari proyek - proyek pemerintah yang melibatkan rakyat. Sehingga mereka ikut bekerja di situ.

Hanya sekarang yang jadi masalah itu yang menyangkut bansos BLT. Itu dananya dari Kemensos dan Dana Desa. Kemudian semua sudah tepat. Sekarang yang jadi masalah di lapangannya. Sasarannya. Maka perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus mendata betul. Siapa, di mana, dengan by name by address. Sehingga nanti tidak salah sasaran. Tapi memang itu tidak harus menunggu karena akan terlalu lama.

Karena itu sambil diturunkan bansos yang salah sasaran sekalian kita betulkan. Supaya nanti ini tepat karena kita juga ingin memperoleh data untuk ke depannya dalam rangka reformasi pelaksanaan bansos. Setelah pandemi ini jumlah orang itu harus diketahui persis karena bansos itu akan dilanjutkan. Jadi sebenarnya sasaran sudah tepat tinggal menyesuaikan data sebenarnya di lapangan. Itu memang tidak mudah. Perlu kerja sama pusat dan daerah.

Agar Kurva Turun

Kalau kita lihat kurva sampai Mei masih tinggi, apa yang akan dilakukan pemerintah agar kurvanya turun?

Kalau yang sudah PSBB-nya diterapkan secara tepat itu mengalami penurunan, landai. Tetapi ada juga daerah - daerah yang belum terkendali. Jadi kalau tadinya ada antar daerah membawa covid dari satu daerah ke tempat lain, sekarang sudah berada di daerah itu sendiri diantara mereka yang terpapar. Ini yang sedang dikejar. Transmisi lokal inilah yang menyebabkan terjadinya belum terkendali itu.

Tetapi daerah - daerah yang menerapkan PSBB-nya bagus dari beberapa daerah dari survei bisa dilihat itu agak terkendali. Walaupun agak harus terus ditingkatkan. Akan tetapi daerah - daerah yang belum PSBB-nya bagus itu ada transmisi lokal. Sekarang yang lagi dibenahi ini transmisi lokal. Kalau sudah semuanya bisa terkendali, ini berarti kita bisa dalam posisi menahan untuk tidak lagi terjadi kenaikan. Tetapi nanti arahnya cenderung pada penurunan. Nah tingkat ini yang sedang kita usahakan.

Bagaimana peran dan keterlibatan tokoh agama dalam memberi edukasi ke publik dalam kerangka penanganan Corona?

Saya kira memang sejak awal tokoh agama sudah dilibatkan dalam menghadapi tantangan covid-19. Pertama, tokoh agama diminta pendapatnya bagaimana supaya membuat masyarakat ini bisa melaksanakan physical distancing. Bagaimana itu bisa? Terbaik dengan ibadah. Terutama ibadah yang bisa mengumpulkan orang banyak misal jumatan, salat jemaah, tarawih.

Ulama sudah memberikan pendapatnya. Bahwa dalam situasi darurat maka orang boleh tidak jumatan. Tapi hanya untuk daerah - daerah yang merah. Jadi yang menentukan pemerintah dalam hal ini gubernur.

Kemudian yang kedua soal mudik. Kalau soal mudik itu membahayakan. Seperti halnya salat berjamaah, maka mudik itu juga dilarang. Karena prinsipnya kan mudik itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu prinsip agamanya. Setelah itu kemudian pemerintah melakukan pelarangan mudik. Maka tokoh agama mengatakan pemerintah sudah melarang, wajib pertama ada bahaya, kedua ada larangan dari pemerintah sehingga menaati pemerintah dalam agama yang sah itu wajib. Sehingga untuk agama sudah berperan.

Ketika melaksanakan pengurusan jenazah, pemulasaran jenazah, maka memberikan juga (edukasi). Kalau jenazah itu juga harus diurus oleh orang yang paham yaitu petugas kesehatan. Kalau sampai masih ada bahaya, tidak harus dimandikan cukup dikafani lalu ditanam saja.

Kemudian secara keseluruhan juga melarang orang untuk berdekatan, berkumpul ramai - ramai. Alasannya sama. Hal - hal yang membahayakan dirinya dan orang lain ini ulama sudah membicarakan di mana - mana, memberi penjelasan ke masyarakat. Dan bukan hanya ulama, namun semua tokoh agama dan pihak dilibatkan.

Bahkan tokoh agama juga sudah lebih jauh, pertama mempercepat pengeluaran zakat karena ini dibutuhkan baik zakat mal maupun fitrah. Kemudian selain zakat juga infaq shodaqoh karena kewajiban masyarakat yang punya kelebihan pada saat dibutuhkan tidak hanya zakat tapi juga infaq shodaqoh yang tentu aturannya lebih fleksibel. Ini ulama terus bahkan sudah sampai tingkat fardhu kifayah. Bahkan kalau banyak orang tidak makan itu sudah fardhu ain. Jadi sudah jauh para ulama ini mengambil peran. Dan memang ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Masalah corona ini harus dilakukan semua lapisan masyarakat untuk bersama - sama menanggulanginya.

Ekonomi Tidak Boleh Berhenti

Salah satu strategi pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal yang mana jumlahnya lebih dari Rp400 Triliun. Bagaimana evaluasi pemerintah?

Itu yang kita sebut, ada perubahan anggaran realokasi anggaran. Semula sasaran lama yang sudah kita putuskan di APBN 2020 itu kita ubah. Sekarang seperti tadi pada refocusing tiga sasaran. Penanganan covidnya, kemudian bansos, kemudian stimulus. Dari sini anggarannya diperkirakan Rp400 Triliun lebih.

Dari mana anggaran ini bisa diambil, dari realokasi anggaran itu. Dan kemungkinannya harus ada alternatif. Kalau dari dana yang masuk ini tidak cukup, lalu dari mana? salah satunya itu terpaksa harus melakukan pinjaman. Diajukan ke DPR melalui perpres nomor 1 2020. Sekarang sudah di DPR untuk memperoleh pengesahan. Dan itu di pemerintah pusat.

Di APBD pun kita minta juga melakukan realokasi sesuai sasaran yang ingin kita capai. Dan itulah. Jadi memang ini tahun - tahun kreatif. Kalau bahasa kiai itu tahun kesulitan. Sehingga perlu ada penyesuaian - penyesuaian baik fokusnya maupun alokasi anggarannya.