'Balas Dendam', China Terapkan Kebijakan Antidumping pada Mobil Listrik Impor dari Eropa
Uni Eropa bakal memberlakukan tarif impor yang besar untuk kendaraan listrik buatan China.
Uni Eropa berencana menerapkan tarif impor tinggi untuk kendaraan listrik yang berasal dari China. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam dan mulai melawan keputusan tersebut. Menurut laporan dari Carscoops, respons Tiongkok akan berupa tindakan antidumping yang ditujukan pada brendi atau minuman anggur yang diimpor dari Uni Eropa.
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan bahwa tindakan sementara ini akan mulai berlaku pada Jumat, 11 Oktober 2024, dengan tarif impor antara 30,6 persen hingga 39 persen. Pemerintah China menyatakan bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap investigasi yang menunjukkan bahwa industri brendi domestik terancam mengalami kerugian signifikan akibat impor dari Eropa.
- Tindakan Uni Eropa terhadap kendaraan listrik dari China diperkirakan dapat merugikan sektor otomotif di Eropa
- Kebijakan tarif terbaru yang diterapkan oleh Uni Eropa berhasil menurunkan penjualan mobil asal China
- Aturan Baru Eropa Menyebabkan Penurunan Ekspor Mobil Listrik China.
- Ekspor Mobil Listrik China Turun Gara-gara Aturan Baru Eropa
Sikap proteksionis ini mirip dengan yang diambil oleh Eropa dan Amerika Serikat, yang khawatir industri otomotif mereka akan hancur oleh kendaraan listrik murah dari Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan menanggapi pemungutan suara terbaru Uni Eropa mengenai tarif kendaraan listrik, menegaskan bahwa Tiongkok dengan tegas menolak praktik proteksionis Uni Eropa yang dianggap tidak adil dan tidak rasional.
Impor barang lainnya
Meskipun brendi menjadi fokus utama, hal itu bukan satu-satunya isu, karena seorang juru bicara juga ditanyai mengenai penyelidikan terkait anti-dumping dan subsidi terhadap impor daging babi dan susu dari Eropa.
Sementara itu, Tiongkok sedang mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan tarif impor untuk kendaraan bermesin besar. Negara tersebut berkomitmen untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sah industri serta perusahaan.