12,63 Juta Hektare Hutan Kaltim Dikepung 99 Izin Pemanfaatan Hasil Hutan
Siti menerangkan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, usaha pemanfaatan hasil hutan, mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. "Yang benar adalah imbangkan. Boleh ekonominya, tapi rakyatnya enggak boleh ditinggalkan."
Hasil hutan di Kalimantan Timur masih jadi primadona untuk terus dimanfaatkan misalnya hasil kayu. Dari 12,63 juta hutan di Kaltim sebagai paru-paru dunia, di dalamnya ada 99 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan total luasan tidak kurang 5,2 juta hektare.
Data dikutip merdeka.com dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, ada 57 IUPHHK Hutan Alam punya luasan sekitar 3,63 juta hektare. Menyusul, 42 IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,59 juta hektare.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menilai, luasan IUPHHK mencapai jutaan hektare itu berada di dalam areal hutan Kalimantan Timur bukan masalah.
"Iya, enggak masalah. Asalkan dengerin ya, memang mau dibunuh semua perizinan? Mau dibunuh semua ekonomi? Kan enggak bisa," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, dikonfirmasi wartawan saat berada di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Jumat (8/3).
Siti menerangkan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, usaha pemanfaatan hasil hutan, mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. "Yang benar adalah imbangkan. Boleh ekonominya, tapi rakyatnya enggak boleh ditinggalkan. Itu yang diminta Presiden," ujar Siti.
Bagi pemegang IUPHHK, Siti mewanti-wanti bagi pelanggar, bakal dihadapkan pada sanksi, meski dia tidak merinci sanksi dimaksud. "Itu juga semangatnya sama dengan Pak Gub (Gubernur Kaltim). Caranya adalah, beri izinnya hati-hati. Setelah kasih izin, diawasi. Kalau nakal juga, kenakan sanksi. Kan itu yang jalan. Udah banyak diberi sanksi," terang Siti.
Sanksi yang diberikan, lanjut Siti, berlapis-lapis. "Karena sekarang kehutanan dan tambang, urusannya dari Kabupaten ke Provinsi. Maka bobotnya di provinsi. Kan baru tahun lalu, Undang-undangnya tahun 2014 (UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah). PP-nya keluar tahun 2016," kata Siti.
Baca juga:
Menteri LHK Ngacir Didemo Soal 32 Nyawa Tewas di Lubang Bekas Tambang di Kaltim
Fraksi Demokrat Usir Peserta Rapat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR
Pemerintah Tegaskan Selektif Dalam Proses Alih Fungsi Hutan
Menteri Siti Nurbaya sebut penggunaan kantong plastik pada 2017 turun hingga 55%
KPK nilai aneh lahan sawit Padang Lawas masih dikuasai pribadi
Sambangi KPK, Menteri Siti Nurbaya konsultasi soal Papua
Kementerian LHK: Setiap tahun terjadi longsor di Puncak