14 Daerah di Jatim jadi korban petugas KPK gadungan

14 Daerah di Jatim jadi korban petugas KPK gadungan. Modus yang dipakai pelaku beragam, mulai dari janji bisa menyelesaikan kasus hingga kerja sama kegiatan yang menggunakan dana desa.

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ranu Miharja mengingatkan Gubernur Soekarwo soal maraknya aksi KPK gadungan, yang saat ini sudah berhasil menyasar 14 kabupaten kota di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Ranu Miharja saat bertemu Soekarwo dan Forpimda Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (4/11). Ranu mengatakan, saat ini sudah ada 140 laporan masuk ke pihaknya terkait aksi KPK abal-abal tersebut.

Untuk itu, KPK meminta pemerintah daerah, para pejabat pusat hingga desa mewaspadai aksi mengatasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

"Oknum-oknum ini menjanjikan bisa ngurus kasus. Dana-dana desa juga jadi target mereka yang mengatasnamakan KPK," terang Ranu Miharja usai pertemuan.

Sementara Soekarwo menyebut, ada 14 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang sudah diobok-obok KPK gadungan tersebut.

Modusnya meminta uang para kepala desa dengan dalih kerja sama dengan KPK untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. "Ini fenomena penipuan. Mereka turun ke desa-desa sejak dana desa cair," jelas gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini.

Kembali Soekarwo menjelaskan, untuk memastikan para calon korban, para petugas KPK abal-abal itu ‎menunjukkan pelbagai surat perjanjian yang dikeluarkan KPK.

"Jadi modal penipuan mereka (KPK abal-abal) menggunakan surat tugas palsu. Padahal KPK tidak pernah ada perjanjian dan mengeluarkan kartu anggota. Tapi mereka ini menunjukkan kartu anggota KPK. Ini kan aneh," keluhnya.

Sementara atas penjelasan Ranu dipertemuan hari ini, Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, akan segera menandatatangani surat dari KPK terkait aksi penipuan mengataasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

Surat tersebut, kemudian akan diteruskan ke para bupati dan wali kota se Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke camat-camat dan kepala desa di daerah masing-masing.

"Tadi itu sampai detail dijelaskan di Jawa Timur. Termasuk alamatnya. Jadi akhir-akhir ini memang lagi marak ada polisi gadungan, jaksa gadungan, sampai ada KPK gadungan. Ini jadi fenomena," pungkasnya.