43 Anggota diperiksa KPK, agenda DPRD Kota Malang terganggu
Sebanyak 43 anggota DPRD Kota Malang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga hari terakhir. Akibatnya, sejumlah aktivitas yang sudah diagendakan harus dijadwal ulang.
Sebanyak 43 anggota DPRD Kota Malang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga hari terakhir. Akibatnya, sejumlah aktivitas yang sudah diagendakan harus dijadwal ulang.
Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim mengatakan, beberapa agenda harus dijadwalkan ulang lantaran para anggota harus memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
"Dijadwalkan ulang, termasuk agenda pembahasan Perda Warnet yang seharusnya diagendakan dalam pekan ini," kata Hakim di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (7/2) kemarin.
Beberapa agenda yang dianggap tidak menuntut kehadiran anggota tetap dijalankan, tetapi untuk agenda-agenda tertentu tetap ditunda. Jadwal untuk penundaan akan dilakukan pembahasan ulang.
Hakim sendiri mengaku menjalani pemeriksaan di Polres Batu pada Senin (5/2) lalu selama sekitar dua jam. Pihaknya juga telah memberikan keterangan sesuai yang diketahuinya selama ini.
Sementara itu, sebanyak 43 anggota DPRD dan 2 orang staf ahli Pemkot Malang telah menjalani pemeriksaan. Rabu (7/2), KPK secara maraton memeriksa para wakil rakyat tersebut dalam dua gelombang.
Para anggota legislatif yang hadir di antaranya, Syaiful Rusdi (PAN), Bambang Sumarto (Golkar), Harun Prasojo (PAN), RM. Een. Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo (Gerindra), Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDIP), ABD. Rachman (PKB), Sugiarto (PKS) dan Hery Subiantono (Demokrat).
Usai menjalani pemeriksaan para anggota dewan rata-rata memilih diam dan keluar dengan kaca mobil tertutup. Selain itu akses untuk media memang sangat terbatas sehingga kesulitan untuk memantau keluar dan masuknya para terperiksa.
Selain itu juga tampak hadir Wakil Ketua I HM. Zainuddin, Wakil Ketua III Wiwik Hendri, Tri Yudiani (PDIP), Imam Fauzi (PKB), Choirul Anwar (Golkar), Sulik Lestyowati (Demokrat), Heri Pudji Utami (PPP) dan Syamsul Fajri (PPP).
Hadir juga Subur Triono, anggota Fraksi PAN yang kembali datang dan tidak lama kemudian keluar Mapolres Batu. Subur sendiri telah menjalani pemeriksaan, Senin (5/2) kemarin.
"Hanya tanda tangan. Menyelesaikan administrasi karena ada yang kurang," katanya.
KPK juga memanggil pihak eksekutif. Mulyono, Staf Ahli Setda Kota Malang Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik dan Handi Priyanto Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. Namun yang terlihat datang hanya Mulyono.
Baca juga:
Usut kasus gratifikasi APBD 2015, KPK periksa 12 pejabat Pemkot Malang dan rekanan
Bakal Calon Wali Kota Malang Yaqud Ananda Gudban diperiksa KPK
Kasus gratifikasi APBD 2015, 12 DPRD & 2 staf ahli Kota Malang kembali diperiksa KPK
Dalami kasus gratifikasi APBD 2015, KPK periksa 12 anggota DPRD Malang
Eks Ketua DPRD Kota Malang usai diperiksa KPK terkait suap APBD