43.300 Media tak terdaftar di Dewan Pers
43.300 Media tak terdaftar di Dewan Pers. Stanley menceritakan, bahwa ada salah satu media besar yang dipakai namanya oleh sejumlah media bodong. Bahkan media bodong tersebut tidak hanya 1 yang menggunakan nama media besar tersebut, namun ada 14.
Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan total media di Indonesia saat ini ada sekitar 47 ribu dengan paling banyak oleh media online. Namun, hanya ada 168 media yang telah terdata di Dewan Pers.
"Kami perkirakan angkanya adalah 43.300 (yang tidak terdata). Bayangin. Tidak ada 1 persennya. Sisanya seperti apa? Tidak tahu, antah berantah," ungkap Stanley, usai Forum Merdeka Barat 9 'Cegah dan Perangi Aksi Teroris', di Kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).
-
Kenapa Dewi Perssik merantau ke Jakarta? Ia memulai kariernya dari nol setelah mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta demi mewujudkan impiannya sebagai penyanyi.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa yang mengunjungi Indah Permatasari di Jakarta? Mertua Indah Permatasari beberapa waktu lalu datang ke Jakarta mengunjungi anak, menantu dan cucu mereka.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Dia menuturkan, untuk melawan media-media bodong tersebut, pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap berbagai media yang mengaku sebagai perusahaan pers tersebut. Termasuk, terhadap situs-situs radikal yang tidak berbadan hukum dan bukan perusahaan pers sebagaimana mestinya. Stanley berharap, proses verifikasi itu dapat rampung pada akhir tahun 2018 ini.
"Jadi di tahun 2019, media-media yang terverifikasi itu kita berikan QR code. Dengan demikian, org bisa membedakan mana media yang asli dan mana media yang tidak," tutur dia.
Stanley menceritakan, bahwa ada salah satu media besar yang dipakai namanya oleh sejumlah media bodong. Bahkan media bodong tersebut tidak hanya 1 yang menggunakan nama media besar tersebut, namun ada 14.
Kemudian, lanjut dia, persoalan itu pernah membuat seorang anggota DPR mengadu dan marah-marah, karena mempertanyakan kenapa berita di media asli tersebut dapat memberitakan hal seperti itu. Hingga akhirnya, dia pun mengecek url dari media tersebut dan terlihat bahwa, media itu memiliki url atau alamat website yang berbeda dengan media aslinya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Besok, Bawaslu akan undang KPU, Dewas Pers dan ahli pidana untuk kasus PSI
Hadapi Pilkada dan Pilpres, Dewan Pers minta media tak berpolitik
KPU larangan sinetron dibintangi kandidat Pilkada ditayangkan
DPR dinilai tak perlu anti kritik untuk jaga integritas
Temui Dewan Pers, Bamsoet bantah UU MD3 ancam kebebasan wartawan