5 Fakta penangkapan kader PDIP di tengah Kongres
Penangkapan ini bersamaan dengan Kongres PDIP yang tengah digelar di Bali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bali, Kamis (10/4) kemarin. Salah satu yang tertangkap adalah anggota DPR dari PDI Perjuangan Adriansyah.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi membenarkan yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bali merupakan anggota DPR. Sejumlah barang bukti juga diamankan oleh KPK.
Penangkapan ini bersamaan dengan Kongres PDIP yang tengah digelar di Bali. Sejumlah politikus partai penguasa itu mengecam tindakan Adriansyah karena membuat malu partai.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyebut Adriansyah terkait kasus pertambangan. Namun Bambang tidak menjelaskan lebih jauh kasus yang melibatkan Adriansyah. "Terkait penerbitan kuasa pertambangan," kata Bambang via pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat (10/4).
Berikut fakta-fakta penangkapan Adriansyah:
-
Siapa kader PDIP yang rumahnya digeledah KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Dimana rumah kader PDIP di Jatim yang digeledah KPK? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
Disita uang dalam bentuk Dolar Singapura
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi membenarkan kabar KPK menangkap tangan sejumlah orang termasuk penyelenggara negara, di kawasan Sanur, Bali, Kamis (9/4) malam. Dirinya juga mengaku KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa pecahan uang Dolar Singapura yang diamankan bersama penyelenggara negara itu.
"Saya baru bisa membenarkan satu penyelenggara negara. Sekitar pukul 10 waktu Bali, di daerah Sanur, Bali," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/4).
"Ada sejumlah uang dalam bentuk uang Dolar Singapura," katanya menambahkan.
Ketika dikonfirmasi mengenai nilai mata uang Dolar Singapura yang diamankan, Johan Budi mengaku belum dikonfirmasi mengenai hal tersebut. "Ini yang belum dapat informasi. Nanti akan kita pastikan," ujarnya.
Adriansyah sudah berstatus tersangka sebelum ditangkap KPK
KPK menangkap anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Adriansyah dalam operasi tangkap tangan di salah satu hotel di Sanur, Bali, Kamis (9/4) kemarin. Namun, dalam kasus berbeda, Adriansyah ternyata sudah berstatus tersangka karena menerima suap.
Adriansyah merupakan Bupati Tanah Laut selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Saat menjabat, dia diduga pernah menerima suap dari Wali Kota Banjarmasin Muhidin dalam proses pengurusan izin kuasa pertambangan (KP) di Desa Sungai Cuka, daerah perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.
Wali Kota Banjarmasin diduga memberi suap untuk melicinkan niatnya dalam pengurusan untuk dikeluarkan surat tapal batas. Penetapan tapal batas itu terkait dengan area pertambangan batubara.
Pada Oktober 2010 Muhidin bersedia menyetorkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk tunai dan giro atas permintaan Adriansyah. Keduanya dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat kasus terjadi pada 2012, Karo Penmas Polri saat itu, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, dalam kasus ini ada tersangka lain yang ditetapkan.
"Dua warga itu berinisial N (Nurseto) dan SH (Surya Hartono) karena diduga menjembatani hubungan kedua pejabat tersebut," kata Boy. Penyuapan diduga terjadi tahun 2011.
Perkembangan terakhir, berkas perkara milik Muhidin dan Adriansyah telah P-21.
"Sudah P-21 untuk kedua orang itu. Tinggal diserahkan saja oleh Bareskrim ke Kejati Kalsel untuk penyerahan tahap kedua tersangka bersama barang buktinya," kata Kapolda Kalsel Brigjen Machfud Arifin pada Maret lalu.
Namun, kapan persidangan akan digelar, hingga kini belum jelas. Yang aneh, dengan status tersangka yang disandang Adriansyah sejak 2012, dia tak terganjal saat lolos ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Statusnya tidak dipermasalahkan saat dia mengikuti pelantikan pada 1 Oktober 2014 lalu. Padahal, ada 5 anggota DPR terpilih lain yang batal dilantik karena berstatus tersangka.
Uang suap dibawa sesorang berinisial AK
Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan pihaknya menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sabur, Bali, yang salah satunya adalah anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Adriansyah. Dalam penangkapan itu, KPK juga mengamankan seseorang berinisial AK.
"Peran AK dia yang membawa uang (suap)," ujar Johan saat konferensi pers di KPK, Jumat (10/4).
Saat digerebek, keduanya sedang transaksi dalam bentuk uang dolar dan rupiah. Beredar kabar kalau AK merupakan anggota polisi. Namun, ketika disinggung apakah AK merupakan pria berseragam, Johan tak menjelaskan secara detail.
"Yang jelas pakai baju ha-ha-ha," kata Johan.
Sebelumnya, PDIP mengonfirmasi salah satu anggotanya di DPR bernama Adriansyah ditangkap KPK dalam kasus suap. Penangkapan berlangsung di salah satu hotel di Sanur, Bali, saat PDIP tengah menggelar Kongres ke-IV.
KPK sudah dapat info suap Adriansyah 2 pekan lalu
Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya berhasil menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bali, pada Kamis (9/4) kemarin. Dirinya juga meyakinkan jika operasi kedua penangkapan oleh KPK kemarin itu memang saling berkaitan.
Namun Johan enggan memberikan rincian lebih lanjut, karena menunggu keterangan yang akan diperoleh dari para pelaku setelah pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini.
"Bali dan Jakarta terkait. Rangkaian tadi satu kaitan. Ini hanya menjelaskan awalnya saja. Mengenai konstruksi tadi, sabar dulu. Detailnya tentu setelah persoalan didalami penyidik," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/4).
Johan menceritakan asal muasal operasi penangkapan tangan ini, yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan tersebut kemudian ditanggapi oleh KPK secara serius, dan diolah hingga akhirnya KPK menggelar operasi rahasia tersebut.
"Kami memperoleh informasi dari masyarakat, 1-2 pekan kemarin. Lalu lakukan penyelidikan. Ujungnya yaitu ditangkapnya beberapa orang," ujar Johan.
Pengusaha AH ditangkap di sekitar Senayan
Semalam KPK menangkap anggota Komisi IV dari PDIP Adriansyah di kawasan Sanur, Bali. Selain Adriansyah, KPK juga menangkap pengusaha di kawasan Senayan pada kemarin petang (9/4).
"AH ditangkap di lobi hotel Senayan sekitar pukul 18.49 WIB," kata Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Jumat (10/4).
Diduga AH juga terlibat dalam kasus suap yang membelit Adriansyah. "Ketiganya dibawa ke KPK dan dilakukan pemeriksaan terkait pemberian (pengurusan) izin," sambung Johan Budi.
Diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (9/4) malam, di kawasan Sanur, Bali. Salah satu dari yang tertangkap berasal dari anggota komisi IV dari PDIP Adriansyah. Saat ini, pihak KPK masih bersiap-siap di kantornya, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, guna menanti kedatangan hasil tangkap tangan beserta barang bukti yang diamankan.
KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa pecahan uang dolar Singapura yang diamankan bersama penyelenggara negara itu.
"Ada sejumlah uang dalam bentuk uang dolar Singapura," kata Johan Budi menambahkan.