Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

KPID DKI Tekankan Kemerdekaan Pers

Dewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.

kpid
KPID DKI Tekankan Kemerdekaan Pers
KPID Jakarta (©Istimewa)

Dewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.

Di Jakarta sendiri riset Indeka Kemerdekaan Pers didakan bersama dengan beberapa stakeholder pers, media dan Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai informan ahli untuk dimintai pendapat ahlinya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta misalnya menjadi salah satu sumber informan ahli dalam kegiatan ini.

Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo mengatakan bahwa "Kemerdekaan pers adalah keharusan karena pers adalah pilar demokrasi bagi bangsa," ujarnya.

Hasil riset dari informan ahli kemudian dilakukan pengayaan di forum focus group discussion (FGD) di Hotel Lumire Jakarta Pusat pada Selasa, (13/8).

Dalam sambutan pembukaan FGD Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers ini bertujuan untuk menempatkan pers sebagai bagian dari kontrol bernegara dan berbangsa.

"Pers sebagai fungsinya harus menjadi check and balances dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan kita," ujar Ninik.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
D
Reporter
  • Darojatun Darojatun
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

PDIP
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

RUU Kementerian Negara
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

RUU Kementerian Negara
Pesan PDI Perjuangan Serukan Pemilu Damai & Minta Komitmen Anak Muda Jaga Persatuan
Pesan PDI Perjuangan Serukan Pemilu Damai & Minta Komitmen Anak Muda Jaga Persatuan

Anak-anak muda harus komitmen mengedepankan persatuan dan menjaga konstitusi

PDI Perjuangan
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.

PDIP
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Putusan MK
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan

Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

PDIP
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat

PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.

PDIP
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya

Penghentian itu tertuang dalam Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK.

surya darmadi
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

KPU RI
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Dewas KPK
KPU Ingatkan Paslon Kepala Daerah Wajib Laporkan Dana Kampanye Relawan
KPU Ingatkan Paslon Kepala Daerah Wajib Laporkan Dana Kampanye Relawan

Relawan saat ini merupakan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

KPU