Ahok tak bisa marah parpol pengusung bikin acara 'politik' di CFD
Ahok tak bisa marah parpol pengusung bikin acara 'politik' di CFD. Parade aksi 'Kita Indonesia' yang dimotori Partai NasDem dan Partai Golkar di hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu (4/12) ternyata banyak menuai kritik.
Parade aksi 'Kita Indonesia' yang dimotori Partai NasDem dan Partai Golkar di hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu (4/12) ternyata banyak menuai kritik. Acara parade budaya yang dihadiri Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Golkar Setya Novanto menjadi sorotan lantaran maraknya atribut partai.
Padahal, dalam Peraturan Gubernur No 12 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah tercantum larangan menggunakan kawasan CFD untuk kegiatan partai politik. Pasal 7 ayat (1) Pergub Nomor 12 tahun 2016, berisi Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema, lingkungan hidup, olahraga dan seni dan budaya. Di pasal (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.
Ketua bidang hukum acara 'Kita Indonesia', Taufik Basari, menerima itu. Dia berdalih akan mengevaluasi keseluruhan acara yang digelar Bundaran Hotel Indonesia itu. Acara yang berawal menampilkan seni budaya dari seluruh Indonesia, harus tercoreng dengan adanya bendera partai politik (Parpol).
"Kami juga akui miliki kekurangan, di antara peserta ada pakai atribut parpol kaus maupun bendera," ujar Taufik Basari.
Taufik mengatakan, sebelum dimulai acara tersebut, pihaknya sudah mengingatkan peserta untuk tidak membawa atribut parpol maupun unsur SARA. Namun, semua itu di luar kendali panitia
"Kami minta maaf apa yang kami lakukan ini, kami juga sudah upaya untuk minimalisir walaupun belum optimal upaya untuk minimalisir parpol. Bendera juga kami imbau para peserta untuk tidak bawa bendera tapi masih aja ada spontan yang luput dari kemampuan kami," bebernya.
Dia juga mengklaim, sedari awal peserta sudah diingatkan aksi mereka tidak berbau politik terlebih menyangkut pautkan dengan Pilkada 2017.
"Panitia sudah jelaskan dan garis bawahi bukan politik dan bukan pilkada, meskipun inisiator sebagian besar parpol. Tapi tetap kita tidak buat kegiatan politik. Dalam sampaian sapaan itu tidak ada isi yang bernuasa politik tapi lebih pada mengingatkan bangsa kita beragama, menjaga NKRI, tidak ada dukung kampanye," tegasnya.
Sementara itu Ahok mengaku tidak mengetahui aksi tersebut dan penggunaan atribut partai dalam CFD. Padahal, semasa menjabat gubernur DKI pihaknya melarang acara tiap hari Minggu itu dipakai untuk berpolitik.
"Kalau peraturan kami CFD (car free day) harus total bersih dari kegiatan politik. Saya sudah baca, tidak tahu kenapa bisa terjadi tanya Plt gubernur. Yang pasti peraturan kami CFD tak boleh ada kegiatan politik," katanya.
Dia mengetahui acara CFD menggunakan atribut partai politik dari media massa. Apalagi Partai NasDem dan Golkar, merupakan koalisi pendukung dirinya maju sebagai calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta.
"Saya baca media, katanya salah satu politisi mereka terlalu semangat orang memakai atribut parpol. Saya sudah tegas CFD bersih dari kegiatan politik sama sekali," ujar dia.
Menurutnya, acara aksi Kita Indonesia menggunakan dalam area CFD bisa dihentikan langsung. Disinggung partai pendukung Ahok Djarot dalam aksi Kita Indonesia, dirinya tak berkomunikasi soal acara tersebut. Dia bahkan tak ikut melaksanakan kegiatan aksi tersebut. "Saya enggak tahu, saya tidak pernah ikut begituan," ujar dia.
Sementara itu, bus Transjakarta disewa Partai NasDem, dia mengatakan seharusnya Dirut perusahaan transportasi itu memberikan sanksi. Sanski bisa berupa pemotongan anggaran atau pencabutan izin untuk Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Tidak boleh makanya kami akan sanksi PPD. Saya sudah dapat berita seharusnya dirut profesional akan kenakan sanksi. Nggak tahu (sanksi) bisa potong duit. Bisa cabut dia. Yang sewa ppd, kalau ppd tanya dirut saya bukan lagi dinas saya yakin dirut akan kenakan sanksi," terangnya.
Baca juga:
Penjelasan Ahok soal 2 partai pendukungnya pakai CFD buat berpolitik
Kapolri: Izinnya parade budaya, tapi disayangkan ada atribut partai
Ini penjelasan Metro TV soal foto 'Peserta Kita Indonesia 100 Juta'
Bus Transjakarta ditempeli atribut Parpol, Sumarsono siapkan sanksi
'CFD event netral dari kepentingan politik, bisnis dan unsur SARA'
Fayakhun bantah ribut dengan Fadh terkait pengerahan massa di 4-12
Ada bendera parpol, panitia acara 'Kita Indonesia' minta maaf
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Ahok dan Puput Nastiti Devi menunjukkan kebersamaan saat berlibur? Mereka pun membagikan potret momen-momen kebersamaan saat liburan di akun Instagram miliknya.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana Partai Demokrat menarik suara pada Pemilu 2004? Partai Demokrat yang lahir sebelum Pemilu 2004 merupakan partai yang mampu menarik suara dengan mengandalkan popularitas seorang tokoh, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.