Akan mogok 3 hari, serikat buruh jalan tol mengadu ke Fraksi PAN
Dengan demikian otomatis pada hari itu jalan tol sepanjang Jabodetabek pada 28-30 Oktober tidak akan berfungsi.
Ketua Umum Serikat Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Mira Sumirat menegaskan bahwa dirinya beserta sekitar 3 ribu pekerja jalan tol akan mogok kerja selama 3 hari pada 28 sampai 30 Oktober mendatang. Hal dikatakan Mira saat pihaknya mengadukan persoalan pihaknya ke Fraksi PAN DPR.
Menurutnya hal ini merupakan kegeraman para pekerja karena selama bertahun-tahun haknya didiskriminasi oleh PT Jasa Marga dan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ). Dengan demikian otomatis pada hari itu jalan tol sepanjang Jabodetabek tidak akan berfungsi.
"Biar tahu selama bertahun-tahun kami tidak mendapat hak kami. 28, 29, 30 kami pastikan, kami akan melakukan mogok kerja. Seluruh tol Jabodetabek akan tidak ada transaksi. Kami bilang tidak menutup tol, tapi otomatis akan tertutup, karena akan tidak ada transaksi pastinya," kata Mira di Ruang Fraksi Partai PAN, Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Karena Ketua Komisi VI DPR ialah Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN, maka Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto memanggil perwakilan Serikat Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ke ruang fraksinya. Yandri mengatakan bahwa perlakuan dua perusahaan besar tersebut kepada buruh sudah tidak profesional.
"Saya kira PT Jasa Marga dan JLJ harus serius karena sudah ada perjanjian tertulis di antara PT JLJ dan PT Jasa Marga. Ini ada suratnya bahwa sudah sangat jelas tertulis akan diangkat menjadi karyawan tetap," ujarnya.
"Kalau ada pengingkaran saya kira tentu Fraksi PAN akan mendukung apa yang dilakukan kawan-kawan untuk bisa merealisasikan janji dari PT Jasa Marga dan PT JLJ untuk mengangkat sebagai karyawan tetap," terang Yandri.
Permasalahan ini berawal dari 3.000 lebih tenaga outsourcing yang bekerja di PT Jasa Marga yang menjadi pekerja inti yang ada pintu-pintu tol melayani pengguna jalan. Pada November 2013, 3000 orang lebih itu dialihkan ke anak perusahaan yaitu PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ).
"Kita sudah kompromi, harusnya outsourcing yang ada di Jasa Marga tersebut diangkatnya menjadi karyawan tetap di PT Jasa Marga karena kerjanya 5 sampai 10 tahun, terus menerus pekerjaan inti yang dilakukan oleh mereka. Tapi karena ada kompromi akhirnya mereka diangkat menjadi karyawan kontrak di PT JLJ," jelas Mira.
Kemudian pada Juni 2014 lalu muncul kesepakatan antara Direktur SDM Jasa Marga dan juga Direktur Utama JLJ. Para pekerja dijanjikan akan menjadi karyawan tetap pada November 2015.
Namun realisasinya ternyata tak sesuai janji, karyawan tetap di JLJ. PT Jasa Marga justru mendirikan anak perusahaan baru lagi yaitu PT Jasa Layanan Operasi (JLO). Kebetulan pekerjanya atau karyawannya diambil dari anak kontrak yang ada di JLJ.
"Ini bicara tentang komitmen, janji yang sudah dilakukan Jasa Marga, ini ke mana? Ini adalah akal-akalan yang dilakukan PT Jasa Marga. Ini sama saja outsourcing terselubung, dibungkus atas nama PT JLO," tuturnya.
Menurut Mira, serikat buruh sudah menyampaikan tuntutannya secara bertahap. Mereka sudah melakukan perundingan sebelumnya antara serikat pekerja dengan manajemen PT JLJ. Kemudian serikat buruh dengan PT Jasa Marga. Bahkan Kementerian Tenaga Kerja mengabaikan tuntutan mereka.
"Kami juga sudah melakukan aksi unjuk rasa di JLJ maupun Jasa Marga, gak ada respons juga. Kami juga sudah ke Kementerian Tenaga Kerja, gak ada juga solusi, gak ada hasil. Malah cenderung Kementerian Tenaga Kerja melalui direkturnya lebih mendukung perusahaan Jasa Marga," ungkapnya.
Baca juga:
Diprediksi macet parah, polisi minta pekerja tol JORR batalkan demo
Kadin: Pekerja tol JORR kalau mau mogok jangan begitu caranya
Meski motor masuk Tol JORR, lalu lintas di Fatmawati tetap macet
Pemandangan sepeda motor masuk Tol JORR depan Citos
Bahaya, mobil CRV ini putar balik sembarangan di Tol JORR
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi ALB Kadin? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.