Aktivis demo, minta AS dan Indonesia diminta bantu etnis Rohingya
Seorang pengungsi Rohingya, Said Husein, berharap Pemerintah Amerika Serikat, PBB, Asean berperan aktif.
Sejumlah aktivis dan puluhan pengungsi Rohingya berunjuk rasa di depan Gedung Uniland, Jalan MT Haryono, Medan, Selasa (12/5) siang. Mereka mendesak agar dunia internasional berperan aktif untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Aksi unjuk rasa yang juga diikuti anak-anak pengungsi itu sengaja digelar di depan gedung tempat Konsul Amerika Serikat (AS) berkantor. Pendemo berharap negara adikuasa itu memberi perhatian dan bertindak untuk menghapus kekejaman terhadap warga muslim Rohingya.
Hingga saat ini etnis Rohingya terus diperlakukan tidak manusiawi. Banyak yang dibunuh, disiksa dan dipaksa ke luar dari daerah Arakan.
"Rumah-rumah penduduk dibakar, perempuan diperkosa. Anak-anak juga dibunuh. Akibatnya, warga Rohingya terpaksa menyelamatkan diri menggunakan perahu tua untuk menyeberang ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia," kata Koordinator aksi, Riki A Panyalai.
Meskipun sudah pergi dari kampung halamannya, penderitaan warga muslim Rohingya belum berakhir. Mereka kerap diusir dan terpaksa menjadi manusia perahu. Ratusan pengungsi sudah tewas. "Beberapa hari lalu sekitar 500 orang dari Rohingya ditemukan terdampar di pantai Aceh," sebut Riki.
Seorang pengungsi Rohingya, Said Husein, berharap Pemerintah Amerika Serikat, PBB, Asean berperan aktif untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar. "Hentikan kekerasan terhadap kami. Kami minta pemerintah Amerika Serikat segera untuk mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, sehingga nantinya tidak ada lagi muslim Rohingya yang menjadi korban," ucapnya.
Pengunjuk rasa juga mendesak Mahkamah Internasional menangkap Presiden Myanmar Thein Shein lalu mengadilinya di Mahkamah Internasional, karena melakukan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, status kewarganegaraan etnis Rohingya juga harus diakui di Myanmar. "Kami meminta Pemerintahan Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia dan pendiri Asean, untuk berinisiatif dan proaktif untuk menyelesaikan krisis Rohingya secara permanen," pungkas Husein.