Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan

Aher meminta para kepala desa memaklumi hal itu, lantaran gelaran PON butuh dana besar.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengakui dana desa semula dialokasikan Rp 100 juta per desa buat infrastruktur, dipangkas separuhnya buat penyelenggaraan PON XIX/2016. Menurutnya, Jawa Barat yang bertindak sebagai tuan rumah sengaja mengambil tambahan uang buat perhelatan olahraga nasional itu dari dana desa.

"Ya tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang, tapi kan tahun depan tidak, kita double-kan, kita tambah kekurangannya. Kekurangan tahun sekarang ditambah tahun depan. Itu terjadi karena memang Jabar jadi tuan rumah PON," kata pria akrab disapa Aher, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (31/3).

Menurut Aher, gelaran olahraga nasional itu menelan biaya hingga Rp 2,3 triliun. Dia meminta para kuwu (kepala desa) yang menuntut anggaran penuh supaya memakluminya. Pemprov lewat APBD-P 2016 saat ini hanya menganggarkan Rp 50 juta per desa.

"Yang asalnya Rp 100 juta, kini Rp 50 juta. Tapi nanti (tahun depan) Rp 150 sama aja kan, jadi Rp 200 juta," ucap Aher.

Aher mengklaim, telah sepakat dengan para kepala desa soal pemangkasan sementara anggaran infrastruktur desa. "Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma matematikanya diubah. Sudah. Sepakat," ujar Aher.

Sejumlah kepala desa dari Cirebon kemarin menggeruduk Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menuntut duit Rp 100 juta/desa buat infrastruktur dicairkan penuh, seperti dijanjikan pemerintah.

Baca juga:
Kades di Cirebon geruduk Gedung Sate tuntut dana infrastruktur
Menteri Marwan: Rp 700-800 juta setiap desa tahun ini
Mendes Marwan minta Kades fokus bangun desa, jangan terprovokasi isu
Kemendes bantah perekrutan pendamping dana desa tak transparan
Menteri Marwan minta santri ikut kawal penyaluran dana desa