Alasan KPK Raker di Hotel Mewah di Yogyakarta Agar APBN Terdistribusi ke Daerah
KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat. "Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," kata dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Rapat kerja di hotel mewah itu digelar mulai 27 Oktober-29 Oktober 2021.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, berdalih rapat sengaja digelar di Yogyakarta agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya. Sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Nurul. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (28/10).
Ghufron menyebut, setidaknya ada tiga agenda utama raker di Yogyakarta. Yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan terakhir penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.
KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.
"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," kata dia.
Menurut dia, rapat di luar Gedung KPK di Jakarta, bahkan di luar daerah bukan kali pertama dilakukan. Pada 2020, rapat pernah digelar di Bandung, Jawa Barat.
"Tahun yang akan datang mungkin di tempat lain yang berbeda. Itu semua adalah untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," kata dia.
Sebelumnya, kegiatan rapat kerja itu menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah eks pejabat struktural KPK yang menilai tidak etis menggelar rapat kerja di hotel mewah di tengah situasi pandemi saat ini.
Ghufron menegaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya sejumlah kegiatan rapat di luar daerah diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural yang kini sudah tidak menjadi bagian dari KPK.
"Misalnya Pak Giri (Giri Suprapdiono) dulu Direktur Dikmas (Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat) mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas KPK juga ikut. Jadi (diikuti) semua struktur. Bukan hanya hari ini, sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun menjadi bagian yang ikut serta," kata dia.
"Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," kata Ghufron kepada awak media.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pemilihan lokasi raker di Yogyakarta merupakan bagian mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.
Yogyakarta dipilih karena menjadi salah satu tempat tujuan wisata. "Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Yogyakarta," kata dia.
Meski digelar di Hotel Sheraton Yogyakarta yang tergolong bintang lima, Alexander memastikan biaya yang dihabiskan masih dalam batas plafon anggaran KPK yang telah disusun jauh hari secara transparan serta siap dipertanggungjawabkan.
"Bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel," ujar dia.
KPK, kata dia, tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan dengan biaya melebihi plafon anggaran yang disediakan.
"Sekali lagi ini merupakan suatu rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," ucap dia.
Alexander berharap penyelenggaraan kegiatan di luar daerah seperti di Yogyakarta mampu membangun kebersamaan serta menyatukan visi antara pimpinan dan pejabat struktural di tubuh KPK.
Jika hanya digelar di Kantor KPK di Jakarta, ia khawatir agenda penyatuan visi dan kebersamaan itu tidak bisa berjalan optimal.
"Karena yang bersangkutan (pejabat KPK) rumahnya sebagian besar dan tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik. Itu yang terjadi kalau kita lakukan di kantor dan saya kira program-program seperti ini kan juga banyak dilakukan lembaga pemerintah yang lain," kata dia.
Baca juga:
KPK Gelar Raker di Hotel Bintang 5, Novel Baswedan Tanya 'Etis Enggak Sih?'
Gelar Raker di Hotel Mewah di Yogya, Pimpinan KPK Sebut Sudah Direncanakan Jauh Hari
Kritik Raker di Hotel Mewah, Pukat UGM Sebut KPK Seharusnya Jadi Contoh Efisiensi
Mantan Jubir KPK Ungkap Tiga Masalah Pelik Partai Politik
KPK Panggil Bupati Lampung Utara jadi Saksi Kasus Gratifikasi
Firli Harap Generasi Muda Gelorakan Semangat Antikorupsi
Dalami Kasus Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Periksa Tujuh Saksi