Amnesti Internasional Sebut Pelemahan KPK Kali Ini Sulit Dibendung
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.
Usman mengungkit kembali pertarungan cicak dan buaya yang menjadi polemik beberapa tahun lalu. Dia berkata, kali ini KPK, yang dikonotasikan lemah sebagai cicak, melawan kumpulan buaya.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Usman menjelaskan, cicak vs buaya sebelumnya dapat dimenangkan oleh koalisi masyarakat dan KPK. Sebab, KPK mendapatkan dukungan kuat untuk melawan satu institusi yang berupaya melemahkan komisi antirasuah.
Namun, saat ini posisinya berbeda, KPK dilemahkan dari berbagai pihak. Yaitu dari kepolisian, partai politik, dan oknum di pemerintahan.
"Sekarang kenapa sulit dibendung karena antara mereka yang ada di kepolisian, yang ada di Parpol yang merasa terancam dengan adanya KPK, dan yang ada di dalam pemerintahan yang merasa terancam dengan KPK," ujar Usman dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Upaya pelemahan tersebut adalah dengan teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras. Kasus penyerangan tersebut tidak kunjung dipecahkan kepolisian selama dua tahun lebih. Malah ada dugaan keterlibatan kepolisian.
Kedua, pelemahan KPK melalui revisi UU oleh DPR. UU KPK itu baru saja berlaku dua hari lalu. Beberapa pasal dianggap melemahkan misalnya KPK harus izin penyadapan dan keberadaan dan fungsi dewan pengawas KPK.
Usman menyebut, ada oknum pemerintahan yang khawatir dengan KPK. Pihak kepolisian bahkan jenderal yang merasa terancam dengan KPK. Sampai pimpinan partai politik yang khawatir dengan keberadaan KPK. Usman menyebut tiga aktor tersebut berkolaborasi dengan analogi kumpulan buaya untuk melemahkan KPK.
"Bahkan seperti cicak buaya tetapi kali ini buayanya tidak sendiri tetapi kumpulan buaya melawan cicak yang sama," ujar Usman.
Baca juga:
KPK Harap Segera Terima Dokumen UU Baru Demi Kepastian Hukum
KPK Belum Terima Dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019
Kemenkum HAM Resmi Catat Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 tahun 2019
Isu Pelemahan KPK Ganggu Perekonomian Nasional
Di UU KPK Baru, PKS Hanya Setuju Soal SP3
Tutup Aksi, Mahasiswa Beri Spanduk Bergambar Tikus Berdasi ke Polwan