Anak Perusahaan Lippo Akhirnya Serahkan Stadion Borombong ke Pemprov Sulsel
Berkali-kali pihak swasta itu diminta untuk serahkan aset tersebut namun tidak digubris. Alhasil, pembangunan stadion bertaraf internasional itu pun akhirnya dihentikan sembari menunggu kepastian status lahan.
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) anak grup Lippo menyerahkan aset Pemprov Sulsel berupa lahan Stadion Barombong seluas 3,3 hektar dan jl Metro Tanjung Bunga sepanjang 7 kilometer lebih dengan total nilai investasi Rp2,5 triliun.
Penyerahan aset lahan stadion bertaraf internasional berikut akses jalannya itu berlangsung di Baruga Lounge Pemprov Sulsel, kantor gubernur, Rabu (17/7). Ditandai dengan penandatangan bukti administrasi oleh Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Andi Anzhar Cakra Wijaya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Sekretaris Kota mewakili Walikota Makassar, Muhammad Ansar.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Siapa yang membangun jaringan listrik di Yogyakarta? ANIEM mulai membangun jaringan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 1914, tepatnya di kawasan hunian orang Eropa di Kotabaru.
-
Kapan Cak Kartolo bergabung dengan grup ludruk Persada Malang? Pada 1974, Cak Kartolo keluar dari grup tersebut. Ia kemudian bergabung dengan grup ludruk Persada Malang.
-
Siapa yang terlibat dalam Pakta Integritas untuk mengawal pembangunan Terminal LPG di Bima dan Kupang? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
Disaksikan langsung vice chairman Lippo Group, James Riady, Presiden Komisaris PT GMTD Tbk, Prof Didik J Rachbini.
Dengan berlangsungnya penyerahan aset ini, berarti desakan Pemprov Sulsel didukung koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir ini, membuahkan hasil.
Betapa tidak, berkali-kali pihak swasta itu diminta untuk serahkan aset tersebut namun tidak digubris. Alhasil, pembangunan stadion bertaraf internasional itu pun akhirnya dihentikan sembari menunggu kepastian status lahan.
Bahkan stadion tersebut sempat ditinjau oleh jajaran Pemprov Sulsel bersama Dwi Aprilia Linda, tim Koordinasi Supremasi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 8, Jumat, 5 Juli lalu.
"Penyerahan Fasum dan Fasos ini merupakan bukti dukungan penuh perusahaan kepada pemerintah setempat dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan tanjung bunga," kata Presdir PT GMTD Tbk, Andi Anzhar Cakra Wijaya.
Dirincinya, penyerahan ini meliputi lahan stadion Barombong seluas 3,3 hektar dengan nilai investasi sekarang sekitar Rp330 miliar dan jl Metro Tanjung Bunga kurang lebih sepanjang 7 kilometer dengan nilai investasi Rp2,2 triliun. Totalnya senilai Rp2,5 triliun.
Sementara Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, tidak ada bargaining khusus dengan pihak PT GMTD Tbk ini sampai bersedia serahkan aset tersebut.
Kata dia, itu semata karena pihak swasta itu tertarik dengan visi pelayanan yang dijalankan Pemprov Sulsel saat ini.
"Tidak ada itu (bargaining). Tadi Pak James (James Riady) mengatakan, dia mengamati kita selama sembilan bulan ini (menjabat) dan tertarik dengan visi pelayanan kita antara lain memangkas izin, menyederhanakan semuanya," kata Nurdin Abdullah.
Ditambahkan, yang membuat tertarik pihak swasta ini juga adalah desain pengembangan tanjung bunga sehingga mereka bersedia serahkan ke pemprov dan pemprov akan melanjutkan penyerahan ke Pemkot Makassar.
Baca juga:
Pemprov Sulsel Ambil Alih Stadion Mattoanging dari Tangan YOSS
Habiskan Rp200 Miliar Lebih, Pembangunan Stadion Barombong Makassar Disetop
Usut Korupsi Pembangunan Pasar Rp3,7 M, Polisi Geledah Kantor Bupati Jeneponto
Jafar Umar Thalib dan Enam Santrinya Divonis 5 dan 6 Bulan Penjara
Sidang Pansus Angket, BKN Nilai SK Pengangkatan Pejabat Pemprov Sulsel Cacat Hukum