Anggota DPR Nilai Perpanjangan PPKM Tiap Pekan Membuat Masyarakat Bingung
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah berani menentukan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara terukur. Dia menilai kebijakan pembaruan setiap pekan yang dibuat saat ini membuat masyarakat kebingungan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah berani menentukan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara terukur. Dia menilai kebijakan pembaruan setiap pekan yang dibuat saat ini membuat masyarakat kebingungan.
"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung, karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik," kata dia dalam siaran pers yang diterima, Selasa (10/8).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
Pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik. Hal tersebut secara langsung bisa memberikan kejelasan sekaligus rasa aman.
Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman, maka jangan salahkan masyarakat ketika mereka abai dan tidak peduli dengan perpanjangan PPKM. Terlebih, menurut dia, mayoritas indikator kesehatan menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah.
Netty menyebut, angka kematian di luar Jawa-Bali meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, DI Yogyakarta ataupun Banten.
Istri Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018, ini juga menyinggung rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar WHO, misalnya Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.
"Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu pun lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai kasus Covid-19 di sana seperti api dalam sekam," terangnya.
"Vaksinasi harus berbasis kesehatan masyarakat agar tujuan mencapai herd immunity segera tercapai. Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian Delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaksin," pungkasnya.
Baca juga:
Dinilai Efektif, Ganjil Genap di Kota Tasikmalaya Diperpanjang Hingga 16 Agustus
3.850 Orang Melanggar PPKM di Jakbar, Terkumpul Denda Rp16,850 Juta
Tren Covid-19 Turun, PPKM di Palembang Berlanjut hingga 16 Agustus
Mal Grand Indonesia Buka Hingga Pukul 20.00 WIB, Ini syarat Harus Dipenuhi Pengunjung
Langgar Jam Operasional PPKM Level 4, Pemilik Angkringan di Denpasar Diproses Hukum
Jokowi: Kita Harus Waspada, Kondisi Ekonomi Lebih Berat di Kuartal III