Anggota DPR soal pungli: Aparat harus sadar rakyat pemilik negara

Anggota DPR soal pungli: Aparat harus sadar rakyat pemilik negara. Beberapa waktu lalu, polisi menangkap tangan praktik pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai-sampai mendatangi lokasi untuk melihat langsung operasi polisi.

Pungutan liar alias pungli tengah ramai menjadi pemberitaan. Sudah menjadi rahasia umum pelayanan terhadap masyarakat di sejumlah instansi pemerintah kerap memungut pungli.

Beberapa waktu lalu, polisi bahkan menangkap tangan praktik pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai-sampai mendatangi lokasi untuk melihat langsung operasi polisi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi meminta seluruh aparatur negara untuk melayani tanpa membebani masyarakat.

"Aparat itu harus memiliki kesadaran bahwa masyarakat juga pemilik dari negara ini, jadi harus dilayani dengan benar," katanya dalam acara talk show di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/10).

Politikus PKS ini mengaku mengetahui ada sejumlah kasus pungli yang saat ini sudah dilaporkan, di antaranya di Sumut, Jabar, Papua, Jambi, Gorontalo, dan daerah lainnya.

Dia menegaskan harus ada kesadaran dari semua pihak untuk memberantas pungli. "Jadi intinya harus ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk meminimalisir kasus pungli ini. Aparat harus melayani tanpa membebani dan masyarakat harus melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida, mengatakan, pungli berawal dari budaya 'terima kasih'. Namun lama kelamaan ungkapan 'terima kasih' ini menjadi dipaksakan oleh para birokrat yang buruk.

"Hal ini bisa kita analogikan dengan para aparat dengan gaji kecil yang hidup di Jakarta, jangankan untuk jaminan hari tua, untuk biaya hidup sehari-hari saja masih kurang. Itulah di antaranya yang membuat para aparat memanfaatkan betul masa-masa ketika mereka bekerja," katanya.