Anggota Komisi VII Pertanyakan Megawati dari BPIP Jabat Pengarah BRIN
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menilai BRIN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan tidak tersentuh politik. Ia meminta BRIN bekerja sesuai dengan dasar ilmiah objektif, rasional dan terukur. Tidak perlu dibebani tugas ideologis.
Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditentang. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menilai tidak ada dasar hukum mengangkat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai ex officio Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memuji kemampuan Megawati di lapangan? Bahkan, pelatih dari tim lawan mengakui betapa sulitnya menghadapi Megawati.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
Aturan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN ada dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Namun, RUU itu telah dihapus dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas).
Mulyanto menjelaskan, dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN dan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan. Ia menyebut, dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah.
Sehingga, kata Mulyanto, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya. Hubungan BRIN dan BPIP pun dinilai memaksa.
"Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri," kata Mulyanto.
Mulyanto mendorong BRIN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan tidak tersentuh politik. Ia meminta BRIN bekerja sesuai dengan dasar ilmiah objektif, rasional dan terukur. Tidak perlu dibebani tugas ideologis.
Ia juga meminta pemerintah memperjelas bentuk organisasi BRIN. Apakah masuk kategori LPNK atau LNS. Sebab dalam Perpres No.74/2019 tentang BRIN tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
"Sesuai UU di Indonesia hanya dikenal 3 bentuk lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktur (LNS)," jelas Mulyanto.
"Kalau BRIN diarahkan menjadi LNS maka sangat disayangkan karena ini makin mengkerdilkan lembaga riset dan teknologi nasional," sambungnya.
Baca juga:
PDIP: Megawati Penggagas Awal BRIN ke Presiden Jokowi
Menag Yaqut Bertemu Megawati Bahas Soal Kebangsaan
PDIP Gelar Tahlilan Doakan Prajurit KRI Nanggala-402 dan Kabinda Papua
Di Balik Pertemuan PDIP dan PKS
Megawati Minta Semua Pihak Terlibat untuk Menghadapi Ancaman Bencana