Arteria Dahlan Sebut Penegak Hukum Tak Boleh di-OTT, Ini Respons Polri
Arteria menuturkan, instrumen penegakan hukum bukan hanya operasi tangkap tangan. Ia bilang, akan adil jika dibangun lebih dahulu konstruksi perkaranya.
Politikus PDIP Arteria Dahlan menyebut aparat penegak hukum tidak boleh menjadi sasaran dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Sebab menurutnya, polisi, hakim, jaksa adalah simbol negara.
Polri menanggapi hal itu dan menyatakan segala tindakan tentu harus dilakukan sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku.
-
Apa kontroversi yang dilakukan Arteria Dahlan? Arteria sempat jadi perbincangan publik lantaran mengancam memperkarakan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ancaman itu, karena Mahfud menyinggung markus saat rapat dengan Komisi III DPR RI. Selain itu, Arteria juga sempat menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ancaman itu ditujukan kepada Mahfud MD yang membongkar transaksi janggal Rp349 triliun.
-
Kapan tengkorak-tengkorak dengan tanda operasi itu berasal? Tengkorak ini berasal dari periode Bizantium awal (abad ke-4 hingga ke-7 Masehi).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Dimana operasi katarak bagi lansia ini dilakukan? “Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Dimana KAL Sembulungan dioperasikan? “KAL Sembulungan ini akan memperkuat Lanal Banyuwangi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut di Banyuwangi,” ujar Danlantamal V usai serah-terima KAL Sembulungan di dermaga Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro, Selasa (2/4/2024).
-
Mengapa Arteria Dahlan terancam gagal lolos ke Senayan? Dia maju sebagai caleg dari dapil Jawa Timur VI yang meliputi Tulungagung, Blitar, Kediri, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Tercatat meraih 62.242 suara, Arteria duduk di peringkat ketiga partainya. Sementara, jatah kursi PDIP hanya dua kursi. Dari total sembilan kursi di dapil tersebut.
"Bagi Polri tentu tindakan dan upaya yang dilakukan, mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi acuan kita, kita sebagai alat penegak hukum bertindak atas dasar aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/11).
Arteria menuturkan, instrumen penegakan hukum bukan hanya operasi tangkap tangan. Ia bilang, akan adil jika dibangun lebih dahulu konstruksi perkaranya.
"Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum. Kita ingin sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT, bangun dong, bangunan hukum dan konstruksi perkaranya sehingga fairnessnya lebih kelihatan," ujarnya.
Pernyataan Arteria ditanggapi mantan Kasatgas KPK Novel Baswedan, manta Kepala Bagian Perencanaan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, hingga penyelidik KPK Aulia Postiera.
Awalnya Aulia memposting dalam media sosial Twitter terkait pemberitaan Arteria Dahlan tersebut. Dalam postingannya, Aulia mempersilakan setiap mereka yang membaca postingannya memberikan komentar.
Novel Baswedan salah satu yang memberikan komentar.
"Sekalian saja semua pejabat tidak boleh di-OTT agar terjaga harkat dan martabatnya. Mau korupsi atau rampok uang negara bebas. Kok bisa ya anggota DPR berpikir begitu? Belajar di mana," cuit Novel Baswedan dalam akun pribadinya @nazaqistsha Jumat (19/11/2021).
Aulia sendiri berpendapat argumen yang dilayangkan oleh Arteria Dahlan memang sengaja dibangun dengan maksud dan tujuan tertentu.
"Argumentasi-argumentasi ngawur terkait OTT ini seperti sengaja dibangun seperti saat dulu mereka membangun fitnah bahwa ada taliban di KPK yang berakibat adanya revisi UU KPK dan pemecatan pegawai dengan dalih TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) abal-abal. Semua pejabat takut terkena OTT karena ketika tertangkap enggak bisa berkelit lagi," kata Aulia.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mantan Pegawai KPK Ungkap Kenapa OTT Sangat Ditakuti Para Koruptor
MenPAN RB Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT KPK
Tanggapi Bupati Banyumas soal OTT Bilang Dulu, DPR Bilang 'Itu Kekhawatiran Mendalam'
Viral Pernyataan Bupati Banyumas, Minta KPK Panggil Dulu Kepala Daerah yang di OTT
Novel Baswedan Tanggapi Bupati Banyumas: Takut Kena OTT? Ya Jangan Terima Suap