Audisi Calon Menteri, Yasonna dan Jokowi Diskusi Bidang Hukum
Secara tersirat, kursi Menteri Hukum dan Ham bakal kembali diduduki Yasonna. Itu terlihat dari arah pembicaraan antara Yasonna dan Jokowi.
Politisi PDI Perjuangan Yasonna Laoly kembali diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu kerja pemerintahan. Yasonna tidak menyebutkan pos kementerian yang bakal diisinya.
"Saya betul mengapresiasi kepercayaan Presiden kepada saya untuk bekerja," ujar Yasonna di Istana, Selasa (22/10).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Secara tersirat, kursi Menteri Hukum dan Ham bakal kembali diduduki Yasonna. Itu terlihat dari arah pembicaraan antara Yasonna dan Jokowi. Yasonna membahas usulan dua omnimbus law yang disampaikan Jokowi saat pidato pertama di MPR. Yasonna diminta mengimplementasikan dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait.
Yasonna dan Jokowi juga membahas deregulasi peraturan di kementerian agar mempercepat investasi, mempermudah perizinan. Termasuk peraturan daerah agar tidak ada lagi tumpang tindih dan menghalangi aturan lain.
"Kita cari solusi yang terbaik untuk itu apakah perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden pokoknya perda harmonisasi agar daerah tidak melakukan aturan bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita," jelasnya.
Diskusi Jokowi dan Yasonna juga menyinggung pelayanan keimigrasian. Ada keluhan dari wisatawan asing mengenai pelayanan yang kurang baik oleh staf imigrasi. Tak luput dari pembahasan adalah masalah kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang sudah kelebihan muatan.
"Over kapasitas di lapas secara khusus mendiskusikan. Hampir 50 persen penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika harus dicari jalan kejahatan narkotika sinergitas kemenkumham, Polri dan BNN, akar masalah harus dicari," jelasnya.
Namun Jokowi dan Yasonna tidak menyinggung soal perppu KPK. "Enggak ini konsentrasi tugas-tugas pembangunan hukum."
Jika benar terpilih kembali menjadi menteri, Yasonna siap mundur dari DPR. Sebab, saat ini Yasonna tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PDIP.
"Konsekuensinya mundur dari DPR," tutupnya.
Baca juga:
Deretan Politisi Calon Menteri Presiden Jokowi
Saat Bertemu Jokowi, Zainudin Amali Mengaku Bahas Pengembangan Anak Muda & Olahraga
Gerindra Yakin Prabowo Dapat Simpati Publik Usai Putuskan Bantu Jokowi di Kabinet
Tito Akan Jadi Menteri, Kapolri Sementara Dijabat Wakapolri Ari Dono
Pro Kontra Keputusan Nadiem Makarim Terima Tawaran Jadi Menteri
Calon Menteri di Kabinet Kerja II, Agus Gumiwang Miliki Harta Rp220 M