Bamsoet Jalani Rekomendasi MPR Soal Haluan Negara
"Untuk itu, kami mintakan persetujuan dari saudara-saudara sekalian, apakah Usul Pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dapat disetujui?" kata Bamsoet sebelum mengetuk palu.
Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo berkomitmen menjalankan rekomendasi periode sebelumnya. Salah satunya terkait kajian menghidupkan kembali Haluan Negara.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bambang Soesatyo membentuk beberapa badan di MPR. Yaitu, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang menjadi latar belakang Bambang Pramujati menjadi dosen? Latar belakang akademik yang mumpuni menjadi modal Pramu menjadi pendidik di perguruan tinggi. Ia pun memilih mengabdi di almamaternya, ITS.
-
Siapa saja yang dipenjara bersama Soekarno di Jalan Banceuy? Ia diculik pasukan kolonial dan dijebloskan ke sebuah penjara kuno di Jalan Banceuy, bersama tiga tokoh lain, yakni R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II PNI Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Bandung).
-
Kenapa Soekarno dipenjara di Jalan Banceuy? Di tahun 1929, orator ulung itu sempat ditawan Belanda karena gerakan pemberontakannya terhadap kolonialisme di Partai Nasional Indonesia (PNI).
"Pada Sidang Paripurna MPR ini kita akan putuskan pembentukan Badan-Badan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk jumlah anggota, komposisi keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerjanya akan diputuskan pada Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan," ujar Bamsoet dalam pidato pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
"Untuk itu, kami mintakan persetujuan dari saudara-saudara sekalian, apakah Usul Pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dapat disetujui?" kata Bamsoet sebelum mengetuk palu.
Badan Sosialisasi adalah alat kelengkapan MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.
Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
Badan Penganggaran MPR bertugas melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap satu tahun, menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR.
Sementara, Komisi Kajian Ketatanegaraan merupakan unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR.
Baca juga:
Megawati Luluhkan Hati Prabowo, Muluskan Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR
Abdul Wahab Ingatkan Pimpinan MPR Terpilih Jangan Sampai Diperiksa KPK
Bamsoet: Terima Kasih Ketua Umum Saya, Bapak Airlangga
Bambang Soesatyo Resmi Menjabat Ketua MPR
Bambang Soesatyo Terpilih Jadi Ketua MPR
Hujan Interupsi, Sidang Pelantikan Pimpinan MPR Diskors