Batas waktu tinggal 2 hari, Jokowi belum juga tetapkan direksi BPJS
Presiden Jokowi harus sudah menetapkan dan mengumumkan direksi BPJS pada 22 Februari.
Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan dan mengumumkan Dewan Pengawas, dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang telah diserahkan namanya oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada 12 Februari 2016.
"Presiden harus sudah menetapkan dan mengumumkan Dewan Pengawas, dan Direksi kedua BPJS paling lambat tanggal 22 Februari 2016," kata Indra dikutip dari Antara, Sabtu (20/2).
Hal itu, menurut dia, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) dan (5) UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa Presiden harus sudah menetapkan calon terpilih paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR RI.
Dia mengatakan, Presiden telah mengantongi nama-nama Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari Ketua DPR pada 12 Februari 2016, dan nama-nama Calon Direksi serta Calon Dewan Pengawas unsur Pemerintah dari Panitia Seleksi pada akhir Desember 2015.
Dia juga menjelaskan, data yang dikumpulkan BPJS Watch, nama-nama Calon Direksi berdasarkan nomor urut perolehan nilai saat seleksi oleh Pansel.
Untuk BPJS Kesehatan, yaitu: (1) Kemal Iman Santosa, (2) Bayu Wahyudi, (3) Maya Amiary Rusady, (4) Andi Wahyuningsih Attas, (5) Andayani Budi Lestari, (6) Mira Anggraini, (7) Mundiharmo, (8) Wahyudi Bagenda, (9) Usman Sumantri, (10) Endrowahyono Sucahyono, (11) Fachmi, (12) Toga Sialagan, (13) Jenni Wihartini, (14) Fajriadnur, (15) Tono Rustiono, (16) Kisworowati.
Sementara untuk Calon Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah: (1) M. Krishna Syarif, (2) Dewi Hanggraeni, (3) Evi Afiatin, (4) Enda Ilyas Lubis, (5) Achmad Surya Abadi, (6) Hardi Yuliwan, (7) Salkoni, (8) Amran Nasution, (9) Sumarjono, (10) Nautual Mahfud, (11) Afdiwar Anwar, (12) Achmad Badrun, (13) Agus Susanto, (14) David Elezar Sonak.
"Karena itu, kami berharap Presiden untuk tidak mengubah rekomendasi hasil seleksi Pansel calon direksi kedua BPJS berdasarkan nomor urut hasil seleksi Pansel tersebut di atas," ujarnya.
Dia menduga ada pihak-pihak yang menghendaki hasil kerja Pansel dianulir, dan memasukkan nama-nama berdasarkan kepentingan tertentu. Indra menjelaskan, dengan penetapan paling lambat 22 Februari 2016, Presiden telah secara otomatis mengakhiri masa kerja Plt Direksi BPJS.
"Dampak dari adanya Plt Direksi tersebut adalah terjadinya mutasi pada jabatan-jabatan strategis oleh Plt," ujarnya.
Baca juga:
Menko Rizal sebut premi BPJS nelayan cuma setengah bungkus rokok
BPJS Ketenagakerjaan klaim pesertanya terus meningkat
Sempat menolak, RSUD Banyumas jemput lagi Dartam
Sempat jadi unggulan, program berobat gratis Sumsel dihentikan
BPJS defisit anggaran, JK jamin tak ganggu program jaminan kesehatan
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).