BBM naik, massa HTI geruduk DPRD Bandung
Kebijakan semena-mena pemerintah dinilai berdampak negatif bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.
Kenaikan BBM bersubsidi per hari ini banyak menuai penolakan. Sejumlah massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar menggeruduk Gedung DPRD, Jalan Sukabumi, Kota Bandung. Mereka menyampaikan aspirasinya ihwal kebijakan pemerintah yang menaikan BBM.
Koordinator aksi Andika Permadi Putra mengatakan, dengan dinaikannya harga BBM menunjukan ketidakbecusan pemerintah. Kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. "Ini kebijakan zalim yang hanya akan menyengsarakan rakyat," katanya di sela aksi.
Dengan naiknya harga BBM menurut dia, akan menambah beban hidup masyarakat. Sebab seluruh harga barang dan jasa dipastikan ikut naik, sementara hasil penghematan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat.
Selain itu menurutnya, kebijakan menaikan harga BBM sesungguhnya hanya untuk menyesuaikan liberalisasi sektor hilir, yakni sektor niaga dan distribusi, setelah liberalisasi sektor hulu, eksplorasi dan eksploitasi, sempurna dilakukan.
"Dengan kebijakan ini, yang paling kentara adalah fenomena liberalisasi pada sektor migas, karena membuka peluang bagi SPBU milik asing membuka usahanya di Indonesia," terangnya.
Oleh karena itu pihaknya mengaku akan terus. mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Lanjut dia, kebijakan semena-mena pemerintah sudah jelas berdampak negatif bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.
"Mereka seperti lupa, jika dulu mereka melakukan aksi yang sama, menentang kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat," tandasnya.
Selain menyampaikan orasi, mereka juga mengusung spanduk penolakan kenaikan BBM. Aksi tersebut dijaga sejumlah polisi.
Baca juga:
Pengusaha diminta beri tambahan uang makan dan transport
Protes BBM naik, 50 ribu angkot di Bandung besok mogok massal
Harga BBM naik, Aher ketok palu naikkan tarif angkutan umum
Menteri Susi: BBM naik, nelayan kecil tetap tidak kebagian solar
Mahasiswa Malang kepung dan bakar ban di depan depo Pertamina
BBM naik Rp 2.000, pengusaha optimis penyelundupan akan hilang
Harga BBM naik, orang miskin terkena tambahan inflasi 4,5 persen
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk memperkuat penetrasi di segmen UMKM? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk optimistis dapat terus mendorong PT Bank Hibank Indonesia untuk dapat memperkuat penetrasi di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui solusi digital.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).