Beda pendapat Anies & Kakorlantas Polri soal pelarangan motor di Sudirman

Senada dengan Kakorlantas Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut.

Pelarangan motor melewati Jalan MH Thamrin dan sekitarnya menjadi perdebatan. Perdebatan tersebut antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa.

Anies Baswedan menegaskan pencabutan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol, Thamrin dan sekitarnya untuk 'wong cilik'.

"Kendaraan motor ini wong cilik semua yang wong gede naiknya mobil. Yang wong cilik naiknya motor. Nah kami berharap partai yang membela wong cilik juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya," tegas Anies usai menghadiri sidang paripurna, Kamis (16/11).

Anies mengatakan pengendara motor sama terhormat dengan pengendara mobil, dengan alasan itu ia berencana merevisi pergub yang sudah ada. Namun ia tetap mendorong semua yang memiliki kendaraan untuk beralih ke transportasi umum.

"Nah dalam jangka panjang nanti Kalau kita sudah bisa menyiapkan tempat untuk park and ride. Jadi pengemudi motor parkir lalu pindah ke kendaraan umum baru kita bisa," jelas Anies.

Sementara itu, Kakorlantas Irjen Pol Royke Lumowa tak setuju atas wacana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang direncanakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia juga mengaku tak tahu apa alasan Anies mau menghapus larangan tersebut.

"Kalau motor boleh diberlakukan melintas di sana sama saja tidak membudayakan. Semua ada sebab akibat, ada untung rugi saya kira pemerintah sudah melihat ke arah sana ya, tapi saya nggak tau alasan beliau apa ya," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (13/11).

Pihaknya menginginkan Pemprov DKI lebih mengutamakan kendaraan umum buat transportasi masyarakat. Bukan justru membebaskan kendaraan pribadi.

"Kalau tanya ke saya saya bagaimanapun juga di kota metropolitan seperti ini kendaraan umum harus diutamakan daripada kendaraan pribadi seperti mobil, terus nomor dua, nomor utama adalah kendaraan umum harus dibesarkan seperti dulu di zaman Hindia Belanda dulu kita banyak kereta api," bebernya.

Karena itu, dia menegaskan tak setuju atas rencana Anies tersebut.

Senada dengan Kakorlantas Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut. Sebab Jalan Thamrin merupakan jalan protokol yang terdapat simbol-simbol negara seperti Istana Presiden dan selalu dilintasi Presiden serta tamu-tamu negara.

"Kita tahu bahwa teman-teman yang berkendaraan motor harus kita hargai tapi sama-sama kita menyadari akan kepentingan lebih besar. Saya si happy kalau untuk dibuka cuma evaluasi dulu," kata Lulung di DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Jika dilihat dari jumlah motor saat ini di Jakarta yang melintas di Jalan Thamrin dikhawatirkan akan menambah kesemrautan jalan protokol karena dikhawatirkan pengendara motor melanggar lalu lintas.

"Sekarang kalau motor di sana yakin enggak pada enggak ngelawan arah? Ntar motor dikasih lewat situ ngelawan arah juga kan ini juga masalah. Kesadaran berkendaraan ini memang belum ada ya. Pokoknya nanti kita bisa duduk barenglah nanti," katanya.

Baca juga:
Sentilan Anies ke PDIP, partai wong cilik tapi tolak pemotor lewat Thamrin
Anies sebut pencabutan larangan pemotor lewat Thamrin buat wong cilik
Kakorlantas Polri tak setuju Anies hapus larangan motor melintas di Jl MH Thamrin
Pemprov DKI berencana terapkan ERP untuk motor
Sandi pastikan jalan Thamrin tak akan semrawut jika motor melintas
Lulung minta Anies-Sandi pikir ulang cabut larangan motor melintas di Thamrin