Belajar dari Gejolak di Papua, Jangan Sembarangan Sebar Video di Medsos
Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dalang utama penyebar berita hoaks yang memicu aparat dan ormas bentrok dengan sejumlah mahasiswa asal Papua di Jawa Timur dan sejumlah daerah lainnya.
Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dalang utama penyebar berita hoaks yang memicu aparat dan ormas bentrok dengan sejumlah mahasiswa asal Papua di Jawa Timur dan sejumlah daerah lainnya.
Levi juga mengapresiasi, respon cepat pemerintah pusat dan daerah serta aparat dalam hal ini TNI-Polri dalam meredam gejolak masyarakat Papua. Ia juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas di Papua.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Siapa yang dipolisikan terkait dugaan penyebaran hoaks? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Kenapa BMKG memastikan bahwa berita tentang tsunami di Batam dan Tanjungpinang adalah hoaks? Berita itu tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut," kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam Ramlan dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara.Dia menyebut berita tersebut hanya isu dan membohongi masyarakat."Karena isu tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah yang jelas," ujarnya.
"Hal itu bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana dimulai dari diri kita sendiri yaitu tidak ikut menyebar berita hoaks yang turut menjadi penyebab kemarahan masyarakat di Papua," ungkap Levi kepada wartawan, Rabu (21/8).
"Gara-gara postingan video penggerebekan di asrama mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya yang sudah diedit dan dibumbui sentimen rasis dan pelecehan terhadap simbol negara, di Papua meledak amarah dari saudara-saudara kita di Bumi Cendrawasih tersebut," sambung Levi.
Dan di sosial media, sambung dia, semakin mengeras pembelahan yang ada karena sudah disusupi kepentingan politik dari pihak-pihak yang hendak merongrong keutuhan NKRI.
"Awalnya kerusuhan yang pecah di Manokwari Papua Barat kemarin kan disebabkan sikap reaksioner massa terkait adanya insiden yang berkenaan dengan mahasiswa Papua di dua daerah di Jatim saat perayaan HUT RI akhir pekan lalu," urai Levi.
Ditambahkan Levi, timbulnya gejolak di Papua Barat, karena adanya konstruksi sosial yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi-informasi seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri.
"Kami mengapresiasi respon cepat Pemerintah melalui Kepolisian dan TNI yang telah mengkondisikan gejolak di sejumlah daerah di Papua terutama di Manokwari," tambah Levi.
Dia menjelaskan, respon Presiden Jokowi untuk menghimbau kepada masyarakat Papua untuk memaafkan tindakan serta ucapan rasis yang dilakukan sejumlah oknum ormas dan aparat di Jawa Timur patut diapresiasi setinggi-tingginya.
Dan Levi tak lupa memberikan penghargaan yang tinggi atas sikap negarawan dan teladan kepala daerah seperti Gubernur Jatim Ibu Khofifah, Walikota Surabaya Ibu Risma serta Walikota Malang Bapak Sutiaji yang langsung meminta maaf atas kejadian penggrebekan di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.
"Kata Presiden Jokowi emosi boleh, memaafkan lebih baik. Artinya Presiden memaklumi kemarahan rakyat Papua yang kerap mengalami intimidasi dan sentimen rasis. Tapi di sisi lain Presiden berharap kemarahan tidak diluapkan dengan merusak fasilitas negara dan mengganggu ketertiban umum," jelas Levi.
Selain itu, masih kata Levi, ke depan untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali, ia mengajak untuk seluruh rakyat Indonesia untuk tetap berpegang teguh terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
(mdk/rnd)