Berdalih awasi angket KPK, Gerindra pastikan kirim utusan ke Pansus
Fadli Zon pastikan Gerindra kirim utusan ke pansus angket KPK. Fadli Zon berdalih, Gerindra perlu mengirim perwakilan ke Pansus untuk mengawasi jalannya angket KPK. Gerindra ingin memastikan angket berjalan sesuai koridor, bukan menciptakan celah untuk melemahkan kinerja KPK.
Partai Gerindra memberikan sinyal perubahan sikap politiknya terkait Pansus angket KPK. Sejak awal, Gerindra ngotot tak mengirimkan wakilnya di Pansus angket. Namun kini Partai besutan Prabowo Subianto ini berubah pikiran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengisyaratkan fraksinya akan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Fadli berdalih perlu mengirim perwakilan ke Pansus untuk mengawasi jalannya angket KPK.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Kita melihat kalau tidak ikut di dalam Pansus berati kita tidak punya suara, tidak punya tangan di dalam. Karena itu menurut saya kita perlu mengirimkan itu supaya kita punya perwakilan di dalam pansus KPK," kata Fadli di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jln Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6).
Gerindra ingin memastikan angket berjalan sesuai koridor, bukan menciptakan celah untuk melemahkan kinerja KPK. Di lain hal, Fadli menyebut fraksinya juga tidak ingin KPK melakukan penyalahgunaan wewenang.
Fadli mengaku belum bisa menyebut nama anggota fraksi Gerindra yang bakal menjadi utusan. "Nama-namanya belum ada," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan alasan mengirimkan anggota karena tidak ingin mengkhianati putusan rapat paripurna yang menyetujui angket KPK sebagai usulan DPR.
"Ketika angket sudah disahkan kita mengambil sikap tidak pernah melawan hukum, bahwa keputusan paripurna adalah putusan hukum maka kami patuhi," kata Syafi'i di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).
Syafi'i mengibaratkan sikap soal angket KPK ini dengan sikap partai terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gerindra tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-JK meski Ketua Umum Prabowo Subianto kalah pada Pilpres 2014 lalu.
"Ini kan demokrasi kita tolak abis-abisan waktu itu Jokowi karena kita ingin Prabowo tapi begitu Jokowi menang secara demokratis kita hormat dia presiden. Cuma kita mengkritisi kalau yang dia lakukan tidak pro rakyat kita kritisi kalau dia lakukan pro rakyat kita dukung seperti itu," klaimnya.
Dilibatkannya anggota ke Pansus angket diklaim bertujuan menguatkan lembaga KPK. Pasalnya, Gerindra menilai banyak kejanggalan dalam mekanisme kerja KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.
(mdk/noe)