Beredar telegram Polda Riau larang Polwan berjilbab
Saat ini di seluruh Indonesia baru di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki regulasi Polwan boleh berjilbab.
Beredar telegram Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan nomor ST/68/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 untuk anggota polisi di jajaran Polda Riau. Telegram tersebut berisi imbauan tentang penundaan penggunaan jilbab bagi Polisi wanita (Polwan).
Dalam copy-an yang diterima merdeka.com Selasa (20/1), telegram ini berdasarkan beberapa aturan, yakni, satu menimbang Peraturan Pemerintah nomor 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang kedua Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 September 2005 tentang Sebutan KMA Penggunaan Pakaian Dinas berseragam Polri dan PNS Polri.
Sementara pada point ketiga, Surat telegram Kapolri tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Penertiban dan Menanamkan Disiplin Personal Polwan dalam Berpakaian Dinas, dan empat Surat AS SDM Kapolri SSDM 28 November 2014 perihal Penggunaan Pakaian Jilbab bagi Polwan.
Selain itu, ditulis juga sehubungan dengan butiran disampaikan bahwa masih banyak ditemukan penggunaan Gampol (seragam polisi) khususnya bagi Polwan dan PNS wanita yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, diputuskan adanya penggunaan jilbab bagi Polwan tidak dibenarkan karena belum ada regulasi.
Pantauan di Mapolda Riau Selasa (20/1) beberapa Polwan yang bertugas di Polda Riau masih mengenakan jilbab saat bekerja.
Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo saat dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan, saat ini di seluruh Indonesia baru di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki regulasi terkait keseragaman penggunaan jilbab bagi Polwan dan PNS wanita di kepolisian. "Ini sifatnya berupa imbauan," ujar Guntur.
Namun menurut Guntur pihaknya hingga kini masih menunggu ketentuan dari Mabes Polri untuk keseragaman penggunaan ini.
"Ini (penggunaan jilbab) kan masih menunggu ketentuan dari pusat. Karena banyak implementasinya nanti dan memerlukan persetujuan DPR. Karena juga menyangkut penganggaran untuk seragam," tandasnya.
Baca juga:
PKS minta calon Kapolri Budi Gunawan izinkan Polwan pakai jilbab
Anggota Fraksi PKS sebut Polwan boleh berjilbab tahun 2015
Dukung polwan pakai jilbab, hijabers Undip gelar aksi simpatik
Kapolri belum izinkan Polwan berjilbab
Belasan mahasiswa dukung legalisasi Polwan berjilbab di HI
Hari Kartini, Polwan muslim di Pamekasan diminta berjilbab
-
Kapan Zahwa berlibur? Saat Aaliyah Massaid sedang berbulan madu, Zahwa Massaid juga memutuskan untuk pergi berlibur.
-
Siapa saja yang berhasil menjadi Polwan? Kidung dan Gading berhasil menjadi Polisi Wanita (Polwan).
-
Apa yang dialami oleh Polwan itu sehingga diduga melakukan pembunuhan? Psikolog klinis dari Yayasan Sahabatku, Indah Sulistyorini, menjelaskan bahwa gangguan kejiwaan baby blues merupakan hal biasa yang dialami empat dari lima ibu setelah melahirkan."Empat dari lima ibu yang melahirkan mengalami baby blues itu (hal yang) biasa," kata Indah dalam podcast eksklusif bersama Merdeka.
-
Apa yang dimaksud dengan pantun lucu Betawi? Dalam sastra Indonesia, Anda pasti sudah tidak asing dengan pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang ada dalam karya sastra Indonesia. Pantun ini biasanya terdiri dari dua sampai 4 baris yang berisi kalimat awalan dengan kalimat lain yang mengandung isi. Dalam kalimat tersebut disusun dengan menggunakan kata-kata yang berima atau mempunyai intonasi akhir yang sama. Bisa dibilang, pantun merupakan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Indonesia.
-
Mengapa Polwan itu membakar suaminya? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues. "Kami meminta Polda Jatim untuk memeriksa apakah ada kemungkinan tersangka mengalami Post Partum Depression yang berdampak pada tindakan keji di luar nalar," tutur Poengky saat dihubungi hari Senin (10/6).
-
Apa yang dikawal ketat oleh Polresta Pekanbaru? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024.