Bertemu Ma'ruf Amin, MRP Minta Aparat Ditarik dari Tanah Papua
Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Demas Tokoro, menjelaskan, penempatan personel kepolisian maupun prajurit TNI tidak cocok dengan masyarakat di sana. Sebaliknya, justru pendekatan sosiologis sangat kurang dilakukan aparat.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (28/11). MRP menyampaikan beberapa hal, salah satunya meminta agar aparat ditarik dari tanah Papua.
"Pentingnya penghapusan tindakan kekerasan di Tanah Papua. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai pendekatan keamanan di Tanah Papua. Hendaknya pendekatan persuasif lebih diutamakan," kata Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Demas Tokoro, usai bertemu di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa yang dikatakan Ma'ruf Amin tentang Universitas Indonesia (UI)? Ma'ruf Amin mengapresiasi Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang melahirkan gagasan dan inovasi. Hal itu disampaikannya saat membuka UI Industrial-Government (I-GOV) Expo 2023 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, pada 5 Desember 2023."UI merupakan kampus yang menjadi tempat lahirnya gagasan dan inovasi. UI juga menjadi kampus yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Ma'ruf Amin.
-
Kapan Mohammad Amin menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara? Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948.
Demas menjelaskan, penempatan personel kepolisian maupun prajurit TNI tidak cocok dengan masyarakat di sana. Sebaliknya, justru pendekatan sosiologis sangat kurang dilakukan aparat.
"Karena pendekatan sosiologis bisa dilakukan, budaya bisa dilakukan, kemanusiaan, dan mental spiritual, itu penting untuk orang Papua," kata Demas.
Saat ini, katanya, tokoh-tokoh Papua dan pemerintah pusat serta kepala daerah sedang duduk bersama membicarakan bagaimana mengatasi persoalan di Bumi Cendrawasih. Harapannya, tidak ada lagi gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Perluasan Otonomi Khusus
Selain itu, kata Demas, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk lakukan perluasan otonomi khusus. Serta, membentukan daerah otonom baru.
"Kita kembali ke UU Otsus Pasal 76, kalau memang ada pemekaran-pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP dan DPRP. Bahkan DPRBP dan MPRBP. Karena kita satu UU," kata Demas.
Kemudian mengenai ketenagakerjaan. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang memberikan ruang untuk masyarakat Papua memperoleh pekerjaan di semua sektor. Termasuk untuk jadi anggota TNI dan Polri.
"Perlu juga kebijakan bagi asli orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar," ungkap Demas.
Baca juga:
Kapolri-Panglima TNI Perintahkan Jaga Papua Jelang Natal dan Tahun Baru
Polisi Ajak Anak-anak Puncak Jaya Papua Bangkitkan Semangat Cinta Tanah Air
Dijerat Pasal Berlapis, 2 Terdakwa Kasus Asrama Mahasiswa Papua Ajukan Eksepsi
Polisi Belum Temukan Titik Terang Penyebab Kerusuhan di Distrik Sorong
Polri Imbau Masyarakat Papua Tak Gelar Perayaan HUT OPM 1 Desember
Polri: Dana Desa Papua untuk KKB Masih Bersifat Dugaan
3 Terdakwa Kasus Insiden Asrama Mahasiswa Papua Jalani Sidang Perdana