BKSAP Dorong Kaukus Air di DPR RI
Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia.
Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
BKSAP Dorong Kaukus Air di DPR RI
Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana selaku inisiator melakukan peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
“Bersama dengan teman-teman, hari ini kami hadir untuk memberikan dukungan juga untuk memprakarsai hadirnya caucus water di parlemen indonesia. Saat ini kita prakarsai ini sehingga menjadi sebuah pengingat bahwa kita sudah memulai perjuangan melalui kaukus air,” tutur Putu.
Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti. Lebih dari itu spirit perjuangan memenuhi hak rakyat terhadap air bersih juga harus dihembuskan oleh para legislator di periode selanjutnya.
- Koalisi Besar Dukung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten, Ini Respons Airin
- BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
- BKSAP DPR: Namibia Ingin Belajar Ketahanan Air dan Pangan dengan Indonesia
- Megawati Singgung Krisis Air di Bali saat Penutupan Rakernas PDIP
“Mudah-mudahan Kaukus ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan dari parlemen, kita sangat peduli dengan isu air dan ini menjadi komitmen kita dalam forum atau kegiatan sidang yang berkelanjutan."
"Kalau World Water Forum kan seminggu ya. Tapi kalau kaukus ini mudah-mudahan bisa terus sepanjang masa, yang kita prakarsai ini bisa terus hadir memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya akses terhadap air bersih,” harap Putu.
Seperti yang diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah WWF ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei mendatang. Berbeda dari gelaran sebelumnya, kali ini WWF resmi menggandeng Inter-Parliamentary Union dan rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 50 parlemen negara anggota IPU.
“Jadi kita menggerakan semua parlemen. Kaukus ini sebenarnya sama tujuannya. Menggerakan semua anggota parlemen".
"Ada 84 dapil di Indonesia ada 580 anggota di periode berikutnya akan mengawal, mudah-mudahan isu tentang air ini,” ujar legislator asal Bali tersebut.
Putu yang juga anggota biro, komite IPU untuk pembangunan berkelanjutan ini menekankan bahwa ada lima hal penting yang harus menjadi fokus para stakeholders kedepannya terkait isu-isu air.
"Pertama, komitmen politik terutama legislatif untuk menjadikan isu air sebagai agenda politik prioritas. Terutama, saat pembahasan maupun keberpihakan anggaran isu air harus sama dengan isu-isu lainnya seperti energi, perubahan iklim, dan pangan.
Kedua, diperlukan konservasi sumber daya air, manajemen tata kelola air, hingga perilaku konsumsi air membutuhkan kerjasama multipihak lintas sektor. Dalam hal ini, DPR RI dapat berperan sebagai penjembatan kepentingan berbagai stakeholders, dengan tujuan untuk kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas air.
Ketiga, ketersediaan infrastruktur dan pengembangan tekhnologi, serta investasi besar untuk mengembangkan infrastruktur pengairan, teknologi transfer dan juga pembiayaan yang kreatif untuk menghadapi krisis.
"Keempat, diplomasi air perlu didorong di berbagai forum parlemen di tingkat regional dan internasional, karena air merupakan agenda global yang tidak hanya tercantum sebagai salah satu target pembangunan berkelanjutan (SDGs), tapi juga sejalan dengan agenda global menahan laju perubahan iklim."
"Kelima, jangan sampai ditinggalkan peran budaya adi luhung dimana masyarakat negeri ini menghormati dan menghargai air. Dan itu tersampaikan dari berbagai kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti penghormatan kepada mata air dan juga sistem irigasi tradisional bali (subak) yang telah menjadi unesco world cultural heritage dan berbagai kearifan lokal lainnya," ucapnya.
Setidaknya ada 138 negara yang akan berpartisipasi dalam WWF 2024, dengan 51 negara di antaranya akan mewakili parlemen dunia dan organisasi internasional. Setiap gelarannya, WWF memiliki tema yang berbeda, tema dari WWF 2024 adalah 'Water Shared Prosperity' atau Air untuk Kemakmuran Bersama.
Segmen yang dikhususkan untuk parlemen pada WWF 2024 akan diselenggarakan pada 19-22 Mei 2024 mendatang yang terpusat di Bali Nusa Dua Convention Center.
"Akan ada dua tema khusus yang akan dibahas, di antaranya pleno pertama dengan tema ‘Akses Terhadap Sanitasi dan Air’".
"Pleno kedua dengan tema ‘Praktik Inovatif untuk Akses Air yang Inklusif dan Setara’, Pleno ketiga air sebagai unsur inti aksi iklim, serta pleno keempat mengenai diplomasi air, kerja sama dan sains bagi perdamaiam". Rangkaian pertemuan parlemen pada gelaran tersebut diharapkan bisa menghasilkan deklarasi atau resolusi terkait air ini yang akan disepakati oleh seluruh parlemen yang ada dan bersifat multi stakeholder," pungkasnya.