Baleg DPR Rapat Penyusunan RUU Keimigrasian, Ini Pasal yang Dibahas

Badan Legislasi DPR mengadakan rapat Penyusunan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada hari ini, Rabu (15/5).

Rapat tersebut membahas tiga pasal yaitu pasal 16, pasal 97, dan pasal 137 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut rincian Putusan MK terkait ketiga pasal yang dibahas.

Pasal 16

UU Keimigrasian:
Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut;

b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau

RUU Keimigrasian:
Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut;

b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
Tim ahli dalam rapat Baleg menyampaikan bahwa pertimbangan MK untuk menghapus kata penyelidikan dalam RUU Keimigrasian adalah karena orang yang dalam proses penyelidikan belum tentu dalam proses penyidikan.

“Orang yang dalam proses penyelidikan belum tentu dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan dalam rangka mencari bukti-bukti karena itu belum ditemukan bukti-bukti. Mahkamah berpendapat frasa itu bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Widodo selaku tim ahli.

Pasal 97

UU Keimigrasian:
Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

RUU Keimigrasian:
Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

Kata 'setiap kali' digantikan dengan kata 'hanya dapat' karena Mahkamah konstitusi menilai bahwa frasanya mengindikasikan bahwa hak seseorang untuk dapat keluar-masuk negaranya sendiri menjadi terhambat.

Pasal 137

UU Keimigrasian:
Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

RUU Keimigrasian:
Dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian bersumber dari;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

merdeka.com