BNN belum MoU dengan KPU soal tes narkoba calon kepala daerah
Jika MoU secara tertulis sudah ada, tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh calon kepala daerah.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menyatakan BNN bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membuat secara tertulis memorandum of understanding (MoU) terkait kerja sama menjelang Pilkada serentak pada 2017 mendatang.
"MoU secara tertulis belum. Nanti akan kita tindak lanjuti. Namun secara lisan kemarin KPU mau libatkan BNN," kata Budi Waseso, Selasa (12/4).
Waseso mengatakan jika MoU secara tertulis sudah ada, tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh calon kepala daerah.
"Jadi nanti ada pemeriksaan lengkap dari BNN. Bukan hanya urine saja tapi termasuk darah dan rambut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi kejadian seperti kepala daerah yang lalu," Ucap dia.
Dalam hal tersebut Budi Waseso menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan, jika nanti ada calon kepala daerah yang sudah positif terindikasi narkoba. "Seluruh wilayah nanti kita tes. Kalau sudah terkontaminasi kita rekomendasi ke KPU. Namun nanti semua keputusannya terserah KPU," tutupnya.
Baca juga:
BNN dilibatkan cek kesehatan bakal calon Pilgub DKI
Ditolak BNN, Wanita Emas dirujuk tes urine ke RS Polri
BNN bongkar sindikat internasional di Medan, puluhan narkoba disita
BNN tangkap 7 kurir sabu dari Malaysia, barang bukti 39,6 kg
Dua wanita penghibur di Kupang positif narkoba saat dites urine
Tes narkoba, rambut ketiak salah satu perwira TNI sampai dicabut
Budi Waseso minta kader PDIP jadi kepanjangan tangan BNN
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Siapa yang diminta Budi Waseso untuk mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa yang menjenguk Budiono? Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekandar, menjenguk dan memberi bantuan sembako serta kasur untuk Budiono.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.