Bobby Nasution Ingin Sumut Jadi Daerah Restorative Justice
Ini merupakan bentuk keterjaminan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Sumut, Bobby Nasution menginginkan Sumatera Utara menjadi provinsi restorative justice atau keadilan restoratif.
"Kita ingin sebenarnya Sumatera Utara ini bisa menjadi daerah restorative justice, persoalan yang enggak perlu-perlu sampai ke ranah hukum berlebih, enggak usah," ucap Bobby dalam pelantikan DPC AKSI Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (12/9).
Dia mengaku, hal tersebut merupakan bentuk keterjaminan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan khususnya di daerah-daerah memiliki potensi besar di sektor ekonomi, karena sering terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan maupun masyarakat.
Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
"Ini jujur, biasanya kita di daerah sering terjadi ketersinggungan dan banyak yang saya temui. Yang mengadu biasanya masyarakat dengan perusahaan-perusahaan," jelas Bobby seperti dilansir dari Antara.
Apalagi, lanjut dia, pihak perusahaan berbentuk perkebunan kelapa sawit dan lain-lain kasus hanya ngambil 'brondolan' kelapa sawit menjadi panjang luar biasa perkaranya.
Bobby juga mengungkapkan keinginannya Sumatera Utara memiliki rumah restorative justice sampai ke tingkat desa supaya masyarakat yang tersandung tidak harus dijerat hukum.
"Jadi persoalan masyarakat memang ada persoalan hukumnya, tapi jika hanya remeh temeh dibanding persoalan hari ini Sumut peringkat satu persoalan narkoba. Mending kita ngurusi seperti itu," lanjutnya.
Bobby berharap agar Rumah Desa Bersatu yang digagas oleh DPC AKSI Simalungun dapat menjadi wadah masyarakat desa menyelesaikan segala konflik sosial warga.
"Rumah Desa Bersatu, harapan kita nanti ini bisa menjadi tempat masyarakat bukan hanya para kepala desa, dan pemerintah atasannya. Tetapi juga bisa menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat, sehingga tidak tunggu viral dulu baru diselesaikan," tegas Bobby.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara telah menghentikan penuntutan sebanyak 40 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dari Januari hingga awal Juni 2024.
"Dari 40 perkara yang dihentikan telah berdasarkan penerapan Perja (Peraturan Kejaksaan) No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," ujar Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan di Medan, Senin (10/6).
- Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak
- Kisah Romsi, Siswa SMA di Kebumen Dapat Sepeda dari Teman-temannya kini Dapat Hadiah Kambing dari Warganet
- Jadi Ibu Dua Anak, ini Potret Aurel Hermansyah saat Latihan Angkat Beban di Gym Hingga Bikin Salfok Netizen 'Kuat Banget'
- SBY Temui Prabowo di Kertanegara, Ada Didit dan Waketum Gerindra
- RK-Suswono Sowan ke Cikeas, SBY Titip Ide Buat Workshop Melukis hingga Bacakan Puisi untuk Eril
Berita Terpopuler
-
Pramono Anung Mundur dari Seskab, Istana Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah Bocorkan Rencana Jokowi Usai Purnatugas: Tidur Dua Minggu di Solo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah: Jokowi Ingin Pengasuh Pesantren Jaga Masa Transisi ke Pemerintahan Prabowo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024