BPIP: Semua Universitas Sudah Terpapar Radikalisme
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengatakan, tak sedikit universitas yang terpapar paham radikalisme. "Semua universitas sudah terpapar," kata Said di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/12).
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengatakan, tak sedikit universitas yang terpapar paham radikalisme.
"Semua universitas sudah terpapar," kata Said di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/12).
-
Apa yang dilakukan BPIP untuk memperkuat Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan? Menurutnya, perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman dan pentingnya Ideologi Pancasila kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya ekonomi Pancasila.
-
Kenapa BPIP mendorong penguatan Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Bagaimana BRI Peduli ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? BRI terus berkomitmen untuk berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salahnya melalui dukungan berbagai bantuan maupun program-program untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
Dia menuturkan, mereka yang terpapar menjadi berpikir eksklusif serta puritan.
"Itu minimal. Meningkat menjadi intoleran. Mulai ekstrem kalau intoleran. Dimulai intoleran akan terjadi radikal, kemudian jadi teror," ungkap Said.
Dia menuturkan, ini menjadi tanggung jawab dari rektor di seluruh universitas. Juga menjadi pekerjaan besar bagi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
"Tanggug jawab rektor dan Menteri Pendidikan dalam hal ini. Pak Natsir (Menteri Dikti sebelumnya) sudah berbuat banyak. Dan menteri sekarang harus lebih tegas lagi menindaklanjuti kebijakan Pak Natsir. Rektornya dulu yang tegas," jelas Said.
Dia menyadari, terpapar ini bukan karena mereka diskusi di dalam kampus. "Tapi kan bisa dilihat geraknya di kampus, mahasiswa ini," tutur dia.
Pemerintah Harus Tegas pada Ormas
Dalam kesempatan ini, Said Aqil juga meminta, pemerintah harus tegas untuk menyikapi organisasi kemasyarakatan yang masih tak mau memasukan klausal Pancasila dalam AD/ART.
Dia menegaskan, ormas seperti itu harus segera dilarang. Apapun jenis organisasinya.
"Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Ormas apapun namanya. Ormas agama, ormas apalah, kalau memang tidak memperkuat apalagi sampai anti Pancasila sebagai dasar, harus dilarang," kata Said.
Dia menuturkan, Ormas itu harus memperkuat bangsa. Sehingga, jika tidak bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan, tak perlu lagi dipertahankan.
"Beda-beda yang lain oke. Tapi Pancasila tidak boleh beda. Tidak boleh lagi dipermasalahkan dasar negara ini. Yang harus dipahami, diterjemahkan, dijabarkan dengan baik. Diperdebatkan tidak boleh," ungkap Said.
Bahkan, masih kata dia, jika ada yang mempermasalahkan Pancasila, Ketua Umum PBNU ini meminta aparat Kepolisian segera bergerak.
"Siapapun yang mempermasalahkan Pancasila, harus ditangkap Polisi," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)