BPOM Sita Produk Kopi Tanpa Izin Edar, Anggota DPR Desak Importir Ditindak Tegas
Beberapa produk minuman serbuk disita BPOM, lantaran tidak memiliki izin edar. Salah satunya disita dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Komisi X DPR Robert Joppy Kardinal atau akrab disapa RJK mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada para pelaku usaha minuman yang tak memiliki izin edar.
Beberapa produk minuman serbuk disita Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lantaran tidak memiliki izin edar. Salah satunya disita dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Komisi X DPR Robert Joppy Kardinal atau akrab disapa RJK mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada para pelaku usaha minuman yang tak memiliki izin edar.
Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini menegaskan, masalah produk minuman tanpa izin edar atau ilegal dan kedaluwarsa ini tidak bisa dipandang remeh, sebab menyangkut kesehatan masyarakat banyak. Menurutnya, perilaku para importir makanan dan minuman impor ilegal ini tidak bisa hanya diberi teguran saja.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Ini kan minum franchise dari luar negeri, masukkan barang impor tapi ada yang tidak memiliki izin edar, bahkan mungkin ada yang kedaluwarsa. Ini merupakan pelanggaran berat," sambung politikus senior Fraksi Golkar ini kepada wartawan, Rabu (4/1).
RJK berharap, dengan pemberian sanksi tegas berupa penutupan hingga ancaman pidana, dapat memberikan efek jera kepada para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan produk pangan yang diimpornya masuk ke Indonesia.
"Apa harus menunggu ada yang mati dulu baru diproses. Kasus obat sirup anak yang menyebabkan ratusan anak sudah cukup menjadi pelajaran, pentingnya memperhatikan aspek keamanan setiap produk yang disebar ke masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, politikus dari daerah pemilihan Papua Barat ini juga mengajak para pelaku usaha untuk lebih memprioritaskan produk pangan dari dalam negeri, utamanya kopi. Apalagi Indonesia ini merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia.
Dia juga menyayangkan sikap Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang sangat mudah memberikan izin impor produk pangan yang mestinya bisa menggunakan bahan pangan dari dalam negeri. "Produk yang ditarik BPOM ini kan ribuan jumlahnya. Berarti kan ini memang ada unsur kesengajaan. Mungkin karena barangnya lebih murah dan mau ambil untung besar, kesehatan masyarakat diabaikan," tegasnya.
Terakhir, RJK berharap ada koordinasi dan kebijakan pemerintah yang lebih berarti dalam mengontrol produk pangan tak berizin dan kedaluwarsa masuk ke Indonesia. "Jangan sampai negara kita ini jadi tempat sampah negara-negara lain untuk barang-barang yang sudah kedaluwarsa," tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, BPOM menyita beberapa produk minuman serbuk karena tidak memiliki izin edar. Salah satu hang ditarik yakni kopi serbuk hasil impor dari Turki.
"Produk Starbuck sachet yang disita berasal dari Turki, kami temukan di toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan," kata Kepala BPOM RI, Penny K Lukito dalam konferensi pers, yang disiarkan secara daring, Senin (26/12).
Lebih lanjut, BPOM juga menarik beberapa jenis kopi serbuk dari merek serupa antara lain varian Cafe Latte, Toffee Nut Latte, White Mocha, dan Capuccino. Penarikan dilakukan karena dikhawatirkan tidak memberikan kepastian mutu dan kualitas produk.
"Kalau ada izin edar BPOM, kami bisa pastikan pengawasan berjalan dengan baik, dari awal kedatangan hingga tiba di Indonesia dan dipasarkan. Jika produk tersebut bermasalah, maka BPOM bisa menelusuri dan menarik kembali produk tersebut," tegasnya.
(mdk/cob)