Bupati Bogor Imbau Warga Tak Kaget dengan PSBB Jawa-Bali
"Akan kami sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa akan ada pembatasan ketat lagi," kata dia.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengimbau warganya agar tidak kaget saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
Ade mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan lebih ketat ini untuk menekan penularan Covid-19 yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa itu Pondok Boro? Di Kota Semarang, terdapat sebuah penginapan yang harga sewanya cukup murah. Penginapan itu bernama Pondok Boro.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
"Tentu kami harus ikut dengan aturan baru. Kabupaten Bogor sebagai daerah dekat Jakarta akan melaksanakan itu pada 11-24 Januari 2021," kata Ade Yasin, Kamis (7/1).
Kata Ade, pembatasan kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan PSBB saat awal-awal pandemi Covid-19 atau pada April 2021. Sehingga dia meyakini, tidak akan banyak terjadi konfrontasi di tengah masyarakat.
"Mudah-mudahan masyarakat paham. Ini kurang lebih sama seperti April 2020. Kita juga akan sesuaikan peraturan bupati tentang PSBB. Akan kami sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa akan ada pembatasan ketat lagi," kata dia.
Dikutip dari lamam resmi Kementerian Perekonomian, beberapa aktivitas yang dibatasi selama PSBB Jawa-Bali yakni, pemberlakuan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat.
Kemudian diatur juga mengenai pembatalan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan melaksanakannya sevara daring atau online.
"Untuk WFH, ini baik untuk mencegah terjadinya klaster perkantoran karena akhir-akhir ini memang cukup tinggi. Jadi yang ngantor nanti hanya 25 persen saja," kata Ade Yasin.
Meski begitu, masih ada beberapa sektorkegiatan yang diperbolehkan beroperasi normal, seperti kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan konstruksi, kegiatan di rumah ibadah dengan adanya pembatasan kapasitas dan jam operasional.
Baca juga:
Tekan Covid-19, Kapasitas Angkutan Umum Dibatasi
Wagub Riza Klaim Kebijakan PSBB Jawa-Bali Usulan Pemprov DKI
Mendagri Keluarkan Instruksi Terkait Pelaksanaan PSBB untuk 7 Gubernur di Jawa-Bali
Airlangga: PSBB Berlaku Bagi Daerah yang Penuhi Parameter Tertentu
PSBB Jawa-Bali, Pemkot Semarang Perketat Aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat