Bupati Intan Jaya Ungkap KKB Paksa Minta Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi

Natalis mengatakan, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.

2020-11-05 23:02:18

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkapkan salah satu penyebab Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal karena dana desa dirampok oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurut dia, KKB kerap mengancam kepala desa dan sekretaris saat mengetahui dana desa telah cair dan meminta untuk membeli senjata dan amunisi.

"Begitu dana transferan kas langsung masuk ke rekening kepala kampung bendahara kampung, ah sudah tidak ada kewenangan untuk pemerintah daerah kontrol lagi, karena itu perjalanan di jaga," kata Natalis dikutip Antara, Kamis (5/11).

Natalis mengatakan, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.

"Seketika pencairan mereka tahu, mereka tunggu di perkampungan mereka begitu di perjalanan mereka bilang eh taruh sekian kalau tidak abis karena mereka pengen senjata mau bilang apa," kata dia.

Sebelumnya, Polisi membongkar bisnis senjata api melibatkan anggota Brimob, seorang mantan prajurit TNI dan ASN. Senjata api jenis serbu yakni M-16 dan M-4 itu dijual ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, para pelaku adalah Bripka MJH (35) anggota Brimob, DC (39) yang merupakan ASN dan anggota Perbakin Nabire dan FHS (39) mantan anggota TNI-AD. Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini ditahan di Mapolda Papua di Jayapura beserta tiga pucuk senpi yang diamankan yakni jenis M16, M4 dan Glock.

"Yang bersangkutan ditahan di Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja setelah ditangkap di Nabire, Kamis (21/10)," kata Waterpauw di Jayapura, Jumat (23/10).

Waterpauw menjelaskan, kasus itu terungkap setelah tim gabungan TNI-Polri melakukan penyelidikan terkait maraknya aksi penembakan yang dilakukan KKB di beberapa lokasi di Papua. Dalam operasi gabungan itu menangkap Bripka JH di Nabire bersama dua pucuk senjata jenis senjata serbu yakni M 16 dan M4 itu yang akan dijual ke KKB.

Selain Bripka JH, kata Waterpauw, tim gabungan TNI-Polri juga menangkap dua warga sipil, salah satunya mantan anggota TNI yang diamankan di salah satu kota di Sulawesi Selatan. Dari pengakuan warga yang menjadi perantara, kegiatan jual beli senpi sudah dilakukan enam kali.

Sementara dari pemeriksaan para tersangka, Waterpauw mengatakan, kasus jual beli senjata api dilakukan sejak 2017 lalu. Dia mengungkapkan, senjata api yang dijual berkisar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta itu diduga digunakan KKB untuk menembak warga sipil serta aparat keamanan.

Dia menambahkan, dari laporan penyidik ketiga tersangka tercatat tujuh kali aksi jual beli senpi. Dari aksinya itu, Bripka MJH mendapat upah membawa senpi dari Jakarta ke Nabire bervariasi dari Rp10 juta hingga Rp30 juta.

Menurut dia, besarnya upah tergantung jenis senjata yang dibawa. Sementara upah termahal adalah senpi jenis M16.

Namun Waterpauw mengaku kesulitan mengungkap kasus tersebut setelah anggota menyelidiki lebih mendalam mengingat senpi yang dibawa dari Jakarta itu memiliki dokumen sehingga maskapai mau membawanya. "Senpi tersebut dibawa melalui route Jakarta-Makassar-Timika-Nabire dan setibanya di Nabire langsung diserahkan ke DC yang selanjutnya menyerahkannya ke pemesan," ujar dia.

Waterpauw menjelaskan, dari hasil pemeriksaan juga terungkap anggota Polri yang bertugas di Brimob Kelapa Dua sudah tujuh kali membawa senjata api ke Nabire dengan upah berkisar dari Rp10 juta hingga Rp30 juta tergantung jenis senjata api yang dibawa. Senjata api itu dijual kepada pemesan melalui DC dengan harga berkisar Rp300 juta hingga Rp350 juta tergantung jenis, kata Waterpauw seraya mengaku saat ini anggota masih mencari pemesan yakni SK.

"Hingga kini SK belum ditemukan, sehingga penyidik belum bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan," kata Waterpauw.

Dia mengakui, anggota di lapangan sudah lama memonitor adanya kasus jual beli senjata api ke kelompok kriminal bersenjata (KKB), mengingat saat ini aksi kelompok bersenjata khususnya di wilayah Intan Jaya makin meningkat hingga menimbulkan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan .

Terungkap kasus tersebut setelah ada informasi masuknya dua pucuk senjata api jenis MI16 dan M4 yang masuk melalui Timika ke Nabire, sehingga dilakukan pendalaman dan akhirnya terbongkar dengan diamankannya Bripka MJH dari sesaat setibanya di Nabire via Timika dan Makassar.

"Senjata api yang dibawa Bripka MJH itu dilengkapi dokumen, sehingga tidak ada masalah saat diangkut dengan pesawat dari Jakarta hingga ke Nabire," tandasnya.

Pengungkapan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kapolri. Waterpauw berharap penyelidikan dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat terungkap secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus tersebut, secara perlahan akan membongkar jaringan jual beli senjata api yang harganya mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta per pucuk untuk senjata laras panjang," tutur dia.

Baca juga:
Bertemu Mahfud, Komnas HAM Berikan Hasil Investigasi Peristiwa di Intan Jaya
Bisnis Gelap Senjata Api Anggota Brimob dan TNI di Bumi Cendrawasih
Mabes Polri Enggan Tanggapi Temuan Komnas HAM Terkait Penembak Pendeta Yeremia
Polisi Belum Temukan Saksi yang Lihat Langsung Penembakan Pendeta Yeremia
Komnas HAM Sebut Pendeta Yeremia Ditembak TNI, TGPF Ogah Ungkap Pelaku

(mdk/gil)