Bupati Kudus Kena OTT KPK, Ganjar Sebut Sudah Tak Bisa Dinasihati
Bupati Kudus Kena OTT KPK, Ganjar Sebut Sudah Tak Bisa Dinasihati. Dia menyebut selama ini sudah selalu mengingatkan para bupati dan wali kota untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah. Pola mitigasi korupsi sebenarnya sudah dipahami oleh semua kepala daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menduga operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Kudus, M Tamzil karena memang sudah tidak bisa dinasihati.
"Jadi jika sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting," kata Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dia menyebut selama ini sudah selalu mengingatkan para bupati dan wali kota untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah. Pola mitigasi korupsi sebenarnya sudah dipahami oleh semua kepala daerah.
"Jadi termasuk menghindari praktik jual beli jabatan, lelang proyek, hingga penyalahgunaan perizinan," ungkapnya.
Di era yang sudah terbuka seperti sekarang dan ketika reformasi menuju pemerintahan bersih, kata Ganjar, banyak orang tinggi nekat yang berani melakukan hal ini.
"Semua kepala daerah juga sudah mendapat pelatihan pencegahan korupsi di KPK. Semuanya sudah tandatangan pakta integritas itu sudah jelas," terangnya.
Seperti diketahui, Bupati Kudus M Tamzil terkena OTT KPK hari ini bersama sembilan orang lainnya. Dua ruangan di setda Pemkab Kudus disegel. Beberapa barang bukti berupa uang tunai juga sudah diamankan lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga:
Terjaring OTT KPK, Bupati Kudus Pernah Terjerat Kasus Korupsi
OTT di Kudus, KPK Amankan Kepala Daerah dan Calon Kepala Dinas
KPK Lakukan OTT di Kudus
Mendagri Akui Sempat Ingatkan Gubernur Kepri Terkait Masalah Korupsi
Kasus Suap Gubernur Kepri, Kadis Edy Sofyan Ditahan KPK