Buruh Demo Tolak Revisi UU PPP, Pimpinan DPR: Sudah Agak Terlambat
"Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," sambungnya.
Salah satu tuntutan demonstrasi buruh dan mahasiswa di depan DPR, Kamis (21/4), adalah terkait UU Cipta Kerja serta revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP) yang memasukan metode omnibus law sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi. Pendemo itu menolak revisi UU PPP dan Omnibus Law.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tuntutan buruh terkait revisi UU PPP sudah agak terlambat. Lantaran DPR dan pemerintah telah merampungkan revisi. Perubahan UU PPP telah disepakati DPR dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat pertama pada masa sidang sebelumnya. Hanya menunggu disahkan dalam rapat paripurna
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana polisi mengurai kemacetan akibat demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas.
-
Siapa Mbak Dewi? Atha Dewi Prihantini (38) jadi salah satu pelestari adrem yang belakangan mulai terangkat ke permukaan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Ini temen-temen agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu udah selesai," kata Dasco setelah menerima aspirasi massa demonstrasi dari buruh dan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).
"Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," sambungnya.
Terkait Omnibus Law Cipta Kerja juga dibahas dalam audiensi pimpinan DPR dan buruh serta mahasiswa. DPR menjamin akan membuka ruang para buruh dan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan DPR. Dasco berkata, dewan belum tahu apa yang diinginkan pemerintah terhadap Omnibus Law yang diputus inkonstitusional oleh MK.
"Namun kami dari diskusi tadi, ini kan soal Omnibus Law. Kita membuka ruang kepada kawan-kawan untuk selalu berkomunikasi karena kita juga belum tahu omnibus akan diapakan di DPR," kata Dasco.
Ketua Umum KASBI Nining Elitos meminta DPR dalam menyusun perundang-undangan melibatkan partisipasi publik. Belakangan ini partisipasi publik itu kerap diabaikan oleh DPR.
"Problemnya hari ini adalah regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi yang dilahirkan adalah hanya sosialisasi berbeda sosialisasi dengan partisipasi publik," kata dia.
Baca juga:
Terima Aspirasi Massa Demo 21 April Soal Harga Sembako, DPR Bakal Panggil Mendag
Demo di Patung Kuda, Mahasiswa Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode
Demo 21 April, 15 Perwakilan Buruh dan Mahasiswa Diterima Anggota DPR
Geruduk DPR, Mahasiswa-Buruh Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja Hingga Penundaan Pemilu
Ratusan Pendemo Padati Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup
Imbas Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Menuju Harmoni Ditutup