Cak Imin: Ekonomi Kita Tidak Punya Pijakan Kuat, Pondasinya Selalu Rapuh
Dalam Mukernas itu juga dilakukan pembahasan apakah partainya akan gabung ke pemerintahan mendatang atau tidak.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusatnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, agenda yang dibahas dalam Mukernas itu yakni agenda secara eksternal dan internal partai.
Untuk eksternal yang dimaksudnya itu yakni bagaimana cara kerja legislatif dan eksekutif agar relevansi mengatasi persoalan masyarakat yang bisa diimplementasikan di dalam Undang-Undang peraturan daerah.
- Cak Imin Duduk Bareng Eks Mendag Gita Wirjawan, Bahas Penegakan Hukum hingga Ekonomi
- Cak Imin: Tidak Akan Pernah Ekonomi Selamat Tanpa Demokrasi yang Matang
- Cak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
- Cak Imin Kritik Pembangunan Tol, TKN Prabowo: Justru Berikan Simpul Baru Pembangunan Ekonomi
"Peraturan-peraturan yang diproduksi oleh legislatif. Yang kedua, selama ini ekonomi kita tidak punya pijakan yang kuat pondasinya selalu rapuh semuanya bergantung impor. Karena apa? Jangan-jangan tidak konsisten di dalam satu frame ekonomi nasional," kata Cak Imin kepada wartawan di lokasi, Jakarta, Selasa (23/7).
"Saya berharap Mukernas ini merumuskan supaya kita titipkan terhadap pemerintahan yang baru agar frame ekonominya berdasarkan ekonomi Pancasila," sambungnya.
Karena, menurut mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ini keadilan kerakyatan disebutnya sudah jelas dan betul-betul menjadi rujukan.
"Karena apa? Rujukan kapitalis liberal yang terjadi hari ini tidak mengatasi pengangguran kita yang semakin sulit dan sistem ekonomi kembali ke Fitroh ekonomi Pancasila itu, seenggaknya menjadi rumusan di Mukernas ini," ujarnya.
"Moga-moga jadi bahan ekonomi Pancasila yang terimplementasi dalam Undang-Undang dalam perda dalam seluruh pelaksanaan bupati-bupati dan kepala daerah," tambahnya.
Selain itu, saat ditanyakan apakah salah satu evaluasinya itu money politic, dia pun mengamininya.
"Selain sistem pemerintahan dan tata negara serta pembangunan ada politik dan politik itu agenda yang agak mendesak adalah pembenahan sistem politik tentu nanti akan kita diskusikan bagaimana undang-undang Pemilu, Undang-Undang partai, semua Undang-Undang kita rekomendasikan untuk dievaluasi," ungkapnya.
Kemudian, dalam Mukernas itu juga dilakukan pembahasan apakah partainya akan gabung ke pemerintahan mendatang atau tidak. "Itu termasuk akan dibahas," pungkasnya.