Cak Imin: Mengangkat KaBIN & Duta Besar apa perlu ke DPR?
Cak Imin: Mengangkat KaBIN & Duta Besar apa perlu ke DPR? Hal itu dikemukakan saat keduanya menyinggung bagaimana memperkuat sistem presidensial dan mengintensifkan komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintah.
Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga poin utama yang dibahas saat dirinya bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang dibalut dengan makan siang bersama tersebut, keduanya membahas RUU Pemilu, memperkuat sistem presidensial dan mengintensifkan komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintah.
"Saya kira itu tiga hal yang tadi kita bicarakan bersama," kata Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11).
Cak Imin menjelaskan, pembahasan tentang memperkuat sistem presidensial dimaksudkan agar Indonesia seakan tak menjurus menganut mengarah ke sistem parlementer. Dia mencontohkan, untuk pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara dan Duta Besar harus terlebih dahulu melalui persetujuan DPR.
"Mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR? Dan banyak hal, Duta Besar besar apakah perlu ke DPR?" katanya.
Cak Imin menjelaskan, dalam Halaqoh Tabayun yang diselenggarakan oleh PKB, sejumlah Kiai dan Ulama sepakat untuk memperkuat sistem presidensial tersebut. "Ini penguatan presidensial yang telah dibahas para kiai, para ulama untuk menyempurnakan sistem demokrasi," ujarnya.
Terkait RUU Pemilu, Cak Imin berharap nantinya dapat menghasilkan sistem yang mampu memuaskan setiap partai politik khususnya yang duduk di DPR.
"Kita ingin mendapat arahan Pak Presiden bagaimana caranya pembahasan ini berjalan dengan baik, semua puas, partai-partai yang ada di dalam parlemen sangat puas dalam proses pembahasan hingga tuntas nanti," katanya.
Cak Imin menegaskan pula, partai-partai pendukung pemerintah terus berkomitmen menyukseskan segala program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Termasuk menyukseskan jalannya pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi ini dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi agar produktifitas ekonomi kita semakin meningkat, percepatannya lebih laju lagi dibanding waktu-waktu sebelumnya," ujarnya.
Baca juga:
Temui Jokowi, Cak Imin ngaku bahas RUU Pemilu
Agenda Pansus RUU Pemilu 6 bulan ke depan, target 2017 rampung
PKB, Gerindra, Demokrat dan PAN pimpin Pansus RUU Pemilu
Pansus RUU Pemilu gelar rapat perdana tentukan pimpinan hari ini
Pansus RUU Pemilu gelar rapat perdana Senin pekan depan
Pemilu, jual simbol partai atau tokoh?
Fadli Zon pimpin rapat perdana Pansus RUU Pemilu
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.