Caleg PPP Sebut Pekerja Migran Minta Sosialisasi UU Ketenagakerjaan Digencarkan
PMI di Singapura juga meminta pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi UU Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2004 melalui KBRI atau pihak terkait. Hal itu penting dilakukan agar para PMI memahami perkembangan peraturan di Indonesia, dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja.
Sejumlah tenaga kerja Indonesia di Singapura menilai penghapusan terminal khusus TKI menghapus praktik culas. Hal itu terungkap saat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertemu dengan Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil DKI 2, Rendhika D Harsono di Singapura.
Kedatangan anggota DPRD DKI itu dalam rangka menyerap aspirasi WNI, khususnya yang bekerja di luar negeri. Dari pertemuan tersebut, Rendhika mengetahui beberapa saran serta masukan para PMI di Singapura.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
"Salah satunya PMI di Singapura berterima kasih kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sejak tahun 2012 telah menghapus terminal khusus TKI yang rawan akan terjadinya pemerasan, diskriminasi dan korupsi yang dilakukan oknum-oknum aparat," kata Rendhika dalam keterangan tertulis, Senin (8/4).
Selain itu, kepada Rendhika, para PMI di Singapura juga meminta pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi UU Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2004 melalui KBRI atau pihak terkait. Menurut mereka, hal itu penting dilakukan agar para PMI memahami perkembangan peraturan di Indonesia, dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja.
"Jangan sampai WNI yang bekerja di luar negeri tidak tahu harus bagaimana ketika mereka sedang menghadapi masalah," tukasnya.
Rendhika berharap, jika terpilih sebagai anggota DPR, salah satu yang menjadi fokus adalah perlindungan hak-hak terhadap PMI di luar negeri.
Di kesempatan yang sama, Emilda Rozali, salah satu WNI yang menetap dan bekerja di Singapura mengatakan ia dan PMI lainnya lebih semangat bekerja dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang lebik baik dari pemerintah sekarang ini.
Menurutnya, pembinaan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri sangat dibutuhkan dan bukti keberpihakan pemerintah.
"Contohnya di Singapura, pemerintahnya sangat ketat menyeleksi PMI yang bekerja di sini. Meskipun demikian, jumlahnya pun dari tahun ke tahun jumlahnya di Negeri Singa ini selalu bertambah, sekaligus meyakinkan bahwa tenaga kerja asal Indonesia siap bersaing," ujarnya.
Baca juga:
Survei LSI: NasDem, PKS, PAN, PPP & Perindo Butuh Kerja Ekstra Lolos ke DPR
Diprediksi Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Klaim Berpengalaman
Ditemui Suharso, BJ Habibie Harap PPP Lolos Ambang Batas Parlemen
Dinilai Sulit Masuk Parlemen, PPP Pertanyakan Hasil Survei Charta Politika
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDIP & Gerindra Terus Naik, PPP Merosot
Survei Charta Politika: PSI, PAN, PPP & Perindo Punya Kesempatan Lolos ke DPR