Capai Target Diberikan Pemerintah, Wali Kota Tarakan dapat Penghargaan UHC

Strategi Target Tercapai

Selanjutnya, terkait dengan pembayaran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, dia memastikan tidak ada tunggakan sampai dengan Juni 2024.

Oleh karena itu, dia meminta kepada jajarannya agar tetap konsisten untuk tidak terjadi tunggakan pembayaran terkait dengan PBPU Pemda tersebut.

Bustan menjelaskan, salah satu kunci sukses Kota Tarakan bisa menjalani itu semua berkat sinergi dan kolaborasi yang dibangunnya itu berjalan dengan baik.

"Kita bangun tadi sinergi, kita bangun kolaborasi terus kita melakukan bekerja menggunakan by data dan kemudian kita juga berkomitmen, terus membangun komunikasi yang efektif dengan kawan-kawan BPJS, kawan-kawan perangkat, terus selalu mengingatkan bidang kesehatan, bidang kesehatan, bidang kesehatan, penting dalam infestasi sumber daya manusia," jelasnya.

Meski telah mendapatkan penghargaan UHC, pihaknya akan tetap terus melakukan evaluasi di segala aspek tersebut pada bidang kesehatan.

"Walaupun target cakupan UHC sudah di atas 100%, tapi kita terus tadi melakukan evaluasi sesuai dengan arahan-arahan tadi jelas memberikan sambutan, arahan beberapa daerah-daerah termasuk Kota Tarakan akan terus melakukan evaluasi," ujar Bustan.

"Ya antaranya tingkat keaktifan-keaktifan yang tadi angka masih belum mencapai 100%, terus kita lakukan evaluasi dan kita terus melakukan sinergi kolaborasi dengan BPJS, ketenagakerjaan ada beberapa hal ya. Kesehatan ada beberapa hal nanti yang akan kita kembali lakukan FGD atau buka forum ya," imbuh dia.

Peningkatan Pelayanan

Kemudian, pihaknya juga akan terus melakukan peningkatan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat, Kota Tarakan yang memang wajib untuk memberikan pelayanan yang prima.

"Saya rasa terkait dengan yang kurang ya mungkin sosialisasi, informasi ya, mungkin ada beberapa faskes-faskes yang mungkin yang perlu kami dorong tetap memberikan sosialisasi mungkin kami bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga merencanakan akan membuka forum mengundang semua stakeholder, semua perangkat daerah, ya, menyelesaikan permasalahan kesehatan bukan satu sektor, tapi lintas sektor," paparnya.

Ia pun mencontohkan, ada beberapa investasi yang ada di Kota Tarakan ketika capaian yang terkait dengan PBPU itu, mereka pun bisa bersinergi menggunakan dana-dana CSR.

Hal ini dilakukan, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan belum mampu untuk memulai hal tersebut.

"Kita bersinergi ya, kan banyak di Kota Tarakan itu investasi yang masuk contohnya pabrik kertas yang mungkin bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya lingkungan, di lingkungan ring 1, ring 2, ring 3 mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mempunyai jaminan, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Maka dana-dana CSR yang kita manfaatkan bisa untuk membantu hal tersebut," ucapnya.

Apresiasi

Terakhir, tak lupa dirinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat serta BPJS Kesehatan atas penghargaan yang telah didapatkan Kota Tarakan.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Ayahanda Zainal Paliwang yang benar-benar memperhatikan masyarakat provinsi Kaltara, bukan hanya Malinau, kemudian KTT, Nunukan, Tanah Tiung, tapi juga Tarakan menjadi konsen beliau terhadap Bidang Kesehatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tarakan Yusep Eka Darmawan memberikan selamat kepada Wali Kota Tarakan yang telah mendapatkan penghargaan UHC.

"Selamat buat Wali kota Tarakan, Alhamdulillah UHC Awards yang didapatkan adalah kategori utama ya. Artinya kategori paling tertinggi, dari sekian Pemda. Ada 135 yang mendapatkan kategori utama ya, sisanya itu dibawahnya utama," ujar Yusep.

"Ini tandanya apa, bahwa Pemda Kota Tarakan begitu sangat memperhatikan masyarakatnya. Secara data tadi disampaikan bahwa semua masyarakat sudah memiliki jaminan sosial ya JKN tadi, namun tantangannya adalah keaktifan," pungkasnya.