Capim KPK dari Polri dukung revisi UU KPK
Dia yakin revisi itu bukan untuk melemahkan KPK.
Irjen Basariah Panjaitan salah satu kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri mendukung revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Dia menilai draf revisi yang diusulkan anggota dewan cukup baik.
"Bagus aja (UU KPK direvisi). Yang pasti kita harapkan hubungan polisi, kejaksaan, KPK bisa berjalan dengan baik. Karena kita sama-sama penegak hukum," kata Basariah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/10).
Basariah menganggap revisi itu memiliki tujuan yang baik untuk membangun sinergi antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan. Bahkan, dia mempertanyakan pendapat sejumlah pihak yang menyebut revisi tersebut hanya untuk mengamputasi kewenangan KPK.
"Enggak lah (melemahkan). Masa kita melemahkan, pada intinya KPK itu mensuport polisi dan Kejaksaan. Jadi tidak ada istilah melemahkan, melemahkan dari segi mana?," ujar dia.
Namun, saat disinggung salah satu poin draf revisi UU KPK yakni perihal umur KPK dibatasi 12 tahun. Basariah justru tidak mau berkomentar. Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada anggota legislatif.
"Kalau masalah 12 tahun mungkin kita serahkan saja ke legislatif, saya yakin mereka perwakilan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Baca juga:
Seram, KPK dapat kiriman peti mati
KPK dapat kiriman peti jenazah via pos
Hanura sebut penundaan revisi UU KPK tak wakili DPR
ICW sebut Jokowi cuma tunda kematian KPK
Tolak revisi UU KPK, mahasiswa di Malang gelar aksi
Menko Polhukam sebut revisi UU KPK akan digodok sampai tahun depan
Tolak pelemahan KPK, warga Solo kirim peti mati ke kantor KPK
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU ITE jilid II ini dianggap penting? Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.