Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti menyoroti perlunya lembaga antirasuah melakukan pengawasan usai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sebab, terdapat potensi kebocoran anggaran negara oleh pemangku kekuasaan yang baru.
“Karena dengan adanya pemerintahan yang baru dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang baru,” kata Poengky dalam fit and proper test capim KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Mantan Komisioner Kompolnas itu menyebut, adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
"Sehingga kemudian ketika melaksanakan kebijakan ada kekeliruan-kekeliruan di sana-sini," jelas dia.
Selain itu, KPK juga mesti selalu melakukan pengawasan dan pemantauan berbagai daerah, khsusunya yang menjadi titik wilayah rawan korupsi. Termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Tidak kalah penting lembaga antirasuah perlu menggandeng instansi lain dalam rangka bekerjasama melakukan pengawasan, serta melibatkan masyarakat dan media.
"Sehingga KPK akan dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta memberi saran kepada pimpinan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan," tutup Poengky.
