Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

DPRD Kota Denpasar, Bali, mengapresiasi capaian kinerja Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023.

"Terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023, DPRD Kota Denpasar memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar," kata anggota DPRD Kota Denpasar I Nyoman Gede Sumara Putra di Denpasar, Rabu. Seperti dilansir dari Antara.

Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan anggota DPRD Denpasar, Forkopimda Denpasar, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Pemkot Denpasar.

Ia mengatakan DPRD Kota Denpasar sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus XXIX yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan Keputusan DPRD Kota Denpasar.

Keputusan tersebut berupa rekomendasi terhadap LKPJ yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Lebih lanjut disampaikan Pemerintah Kota Denpasar mampu mencari alternatif pembiayaan infrastruktur atas keterbatasan anggaran di Kota Denpasar. Proyek pertama yang diusung melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah revitalisasi dan pengembangan alat penerangan jalan (APJ).

Selain itu Pemerintah Kota Denpasar memperoleh penghargaan sebagai apresiasi terhadap perolehan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik dari lima kota yang mendapat penghargaan. Pemkot Denpasar meraih IKP peringkat I, dengan IKP 91,82.

Selanjutnya Kota Denpasar juga terpilih sebagai penerima Anugerah Prakarsa Inklusi yang tidak terlepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas serta penganggarannya.

Selain itu, DPRD Denpasar juga mengapresiasi Pemkot Denpasar yang telah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak di daerah.

Pemerintah Kota Denpasar juga telah berhasil menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting terendah di Provinsi Bali berdasarkan hasil studi Status Gizi Indonesia (SGI).

Dalam membangkitkan perekonomian juga telah mampu mendorong Kelurahan Serangan membangkitkan ekonomi masyarakat melalui program desa wisata.

"Memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah mengusulkan formasi PPPK sejumlah 4.602 orang serta apresiasi terhadap ruang dan waktu generasi Z untuk berkarya serta berkreativitas bidang seni budaya hingga teknologi diantaranya Denpasar Festival DTIK Festival, D'YOUTH Festival, Kesanga Fest," katanya lagi.

Selebihnya catatan-catatan sebagai masukan diantaranya perangkat daerah agar rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada program yang telah dijalankan.

Di samping itu selalu berupaya melakukan perbaikan serta inovasi pada program kegiatan, sehingga ke depannya program tersebut mampu memberikan kepuasan pada masyarakat dalam pelayanan pemerintah yang optimal dan transparan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Walikota Denpasar untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar di tahun-tahun yang akan datang," ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD.

"Kami meyakini bahwa proses keluarnya rekomendasi ini tentu atas kerja keras pimpinan dan segenap anggota Dewan yang telah mendampingi kami dalam melaksanakan pengawasan guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah," ucapnya.

Rekomendasi tersebut akan segera tindaklanjuti untuk kinerja pemerintahan yang semakin baik ke depan. Rekomendasi ini juga menjadi salah satu acuan dalam mengambil kebijakan strategis untuk memacu pembangunan demi terwujudnya Denpasar Maju," ujarnya.