Cawali Solo nonmuslim, PDIP tak risaukan isu SARA
"Kami yakin sebagian besar masyarakat sudah paham jika demokrasi di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945."
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menetapkan wali kota dan wakil wali kota (FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo) untuk maju dalam Pilkada Kota Solo, 9 Desember mendatang. Meski calon wali kota nonmuslim, PDIP tak khawatir dengan kemungkinan munculnya isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Sekretaris DPC Teguh Prakosa meyakini saat ini masyarakat sudah lebih pintar memilah informasi dan menyikapi isu-isu yang berbau SARA. "Masyarakat kita sudah pintar, sudah dewasa, tak akan terpengaruh isu SARA," ucap Teguh, Sabtu (11/7).
Menurut Teguh, isu SARA bisa bermakna dua hal, yakni positif dan negatif. Namun pihaknya meyakini, masyarakat sudah cerdas sehingga tak gampang terhasut. Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Solo ini mencontohkan hal kontroversi mengenai kebijakan Pemkot melarang buka puasa bersama (bukber) dan halal bihalal dengan menggunakan dana APBD. Belakangan, isu tersebut dibawa menjadi isu bermuatan SARA.
"Masyarakat yang tak paham, mungkin saja. Akan terhasut. Namun bagi mereka yang cerdas, mereka justru membela lantaran merasa mengetahui yang sebenarnya bukan seperti itu. Makanya isu semacam ini bisa jadi negatif atau juga positif," tandasnya.
Terpisah, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo menegaskan, saat ini masyarakat mulai matang dalam berdemokrasi. Menurut wali kota Solo ini, kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi sudah tinggi.
"Kami yakin sebagian besar masyarakat sudah paham jika demokrasi di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.
Pihaknya juga telah menginstruksikan pengurus partai untuk menjaga kondusivitas suasana internal partai.
Baca juga:
Cawali Solo nonmuslim, PDIP tak risaukan isu SARA
Terancam dipecat dari jabatannya, cawali Solo bakal melawan
Dua cawali Solo gencar bikin jejaring sosial untuk cari pendukung
Ketua DPD PAN Umar Hasyim dampingi Anung Indro dalam Pilwalkot Solo
Maju Pilkada, pejabat Pemkot Solo terancam dipecat
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Apa tujuan dari Pilkada pertama di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.